Kabasurau.co.id. Kemiskinan di Kota Padang, Sumatra Barat, telah mengalami perubahan dengan mencatat prestasi terendah dalam 12 tahun terakhir. Pada tahun 2022, data dari Badan Pusat Statistik Sumatra Barat (BPS Sumbar) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Padang hanya mencapai 4,26 persen, menjadikannya yang terendah ketiga di antara kabupaten dan kota lainnya di provinsi tersebut.
Angka ini semakin mengesankan mengingat kondisi yang sulit dihadapi selama masa pandemi COVID-19, yang melanda dari tahun 2020 hingga 2022. Selama periode tersebut, banyak warga kehilangan pekerjaan dan menghadapi tantangan ekonomi yang serius.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang, Yenni Yuliza, menegaskan bahwa pencapaian ini adalah hasil dari usaha keras dan komitmen yang tinggi dari pemerintah dan berbagai pihak terkait dalam mengatasi masalah kemiskinan.
Salah satu langkah kunci yang diambil adalah implementasi program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) yang dikelola dengan ketat oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Padang.
“Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Padang yang diketuai oleh Wakil Wali Kota selalu melakukan koordinasi yang intensif dalam penanggulangan kemiskinan, serta melakukan evaluasi secara berkala,” ungkap Yenni Yuliza.
Tak hanya itu, Pemerintah Kota Padang juga telah aktif mendukung perkembangan ekonomi kreatif serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan memberikan bimbingan dan bantuan, mereka telah mendorong pelaku usaha dan ekonomi kreatif untuk terus berinovasi dan mengembangkan usaha mereka.
Ini telah membantu mengurangi angka pengangguran dan merangsang pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya mengurangi angka kemiskinan di kota ini.
Pemko Padang juga telah menyediakan berbagai program penanggulangan kemiskinan, termasuk layanan kesehatan bagi masyarakat miskin, program rehabilitasi sosial, bantuan kematian, serta bantuan hukum. Mereka juga telah aktif mengelola jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin.
Program pemberdayaan sosial, seperti pelatihan kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja, bantuan bibit dan benih ternak, ikan, serta pengembangan UMKM, telah membantu masyarakat miskin menciptakan peluang ekonomi yang lebih baik.
Langkah yang tak kalah penting adalah peningkatan kualitas rumah-rumah yang tidak layak huni dan infrastruktur sanitasi di pemukiman masyarakat miskin.
Kepala Bappeda menyatakan bahwa mereka memiliki komitmen yang kuat untuk melanjutkan upaya ini di tahun 2023 dan di tahun 2024 mendatang. Dengan terus menerapkan langkah-langkah ini, Pemerintah Kota Padang berharap dapat terus mengatasi masalah kemiskinan hingga mencapai tingkat yang lebih rendah lagi, membuktikan bahwa perjuangan melawan kemiskinan adalah prioritas utama mereka.