Kabasurau.co.id. Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI) telah mengeluarkan imbauan penting kepada warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah Palestina dan Israel. Imbauan ini dikeluarkan mengingat situasi keamanan yang semakin memburuk di kedua wilayah tersebut.
Dalam pernyataan tertulis yang dirilis pada Selasa (10/10/2023), Pemerintah Indonesia meminta agar WNI yang berada di Palestina dan Israel segera meninggalkan wilayah tersebut. Selain itu, bagi yang telah merencanakan perjalanan ke kedua wilayah tersebut, disarankan untuk membatalkan rencananya sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari pemerintah.
Juru Bicara Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal, menyatakan bahwa fokus utama Pemerintah Indonesia saat ini adalah situasi kemanusiaan. Mereka berupaya keras untuk menghentikan eskalasi kekerasan dan mengurangi jumlah korban sipil dalam konflik Palestina-Israel. Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi, juga tengah aktif berkomunikasi dengan sejumlah negara dan organisasi internasional untuk mendorong penghentian kekerasan.
Iqbal mengungkapkan, “Pada tanggal 9 Oktober lalu, Menlu RI juga membahas hal ini dengan Menlu Brazil yang saat ini sedang menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB.”
Pemerintah Indonesia juga telah merencanakan kontigensi evakuasi WNI dengan beberapa skenario situasi. Saat ini, mereka sedang berkoordinasi melalui KBRI Amman, KBRI Beirut, dan KBRI Kairo untuk mengevakuasi WNI di wilayah Palestina, termasuk 10 orang WNI yang berada di Jalur Gaza.
Di sisi lain, pertempuran sengit antara pasukan Israel dan pejuang Palestina terus berlanjut. Berita dari medan pertempuran melaporkan bahwa jumlah korban tewas terus meningkat akibat serangan Hamas. Hingga saat ini, lebih dari 800 orang dilaporkan tewas akibat serangan tersebut. Di wilayah Gaza yang dikuasai oleh Hamas, lebih dari 500 orang telah kehilangan nyawa sejak Sabtu lalu.
Serangan pejuang Hamas di beberapa lokasi di dalam Israel juga telah mengguncangkan negara itu, dengan ratusan warga sipil tewas dan puluhan orang disandera. Situasi di wilayah tersebut terus mengkhawatirkan, dan pemerintah berusaha keras untuk melindungi WNI yang berada di sana.