Kabasurau.co.id. Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Puteri Komarudin memperingatkan mengenai krisis kesehatan yang menghantui Palestina pada Sesi Pleno ketiga Pertemuan Tahunan Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke-31 di Manila, 25 November 2023.
Dalam pertemuan yang membahas kerja sama kawasan, Puteri menyoroti dampak serangan militer yang telah menelan korban lebih dari 13.000 warga Palestina, termasuk perempuan, anak-anak, lansia, dan difabel. Dia juga mencatat bahwa rumah sakit besar di Gaza, termasuk rumah sakit Indonesia, telah menjadi sasaran serangan, menyebabkan lebih dari 50.000 pasien tidak mendapatkan perawatan optimal.
“Kita tidak bisa mengabaikan krisis kesehatan di Palestina dalam pembicaraan kita tentang masalah kesehatan. Perang dan serangan militer yang merusak layanan kesehatan tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan segera,” tegas Puteri.
Dalam usahanya untuk menggalang dukungan, Puteri mengajak negara-negara di Asia Pasifik untuk bersama-sama menyerukan penghentian agresi militer serta untuk membuka akses kesehatan bagi warga Palestina. Selain itu, ia juga menekankan perlunya kolaborasi antarnegara dalam membangun ketahanan pada arsitektur kesehatan regional.
Selain fokus pada krisis kesehatan di Palestina, Puteri juga mendorong kerja sama di antara negara-negara Asia-Pasifik untuk mempersiapkan diri menghadapi risiko kesehatan masa depan, termasuk kemungkinan wabah pandemi seperti Covid-19. Dia menegaskan komitmen Indonesia dalam meningkatkan anggaran kesehatan hingga mencapai Rp178,7 triliun pada tahun 2023, yang akan difokuskan pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) guna mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Care.
Puteri Komarudin menekankan perlunya tindakan konkret untuk mengakhiri krisis kesehatan di Palestina sambil memperkuat kerja sama regional dalam menghadapi tantangan kesehatan global. Melalui pernyataannya, ia berharap pertemuan APPF ke-31 menjadi landasan bagi langkah-langkah nyata menuju kesehatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi semua warga di kawasan Asia-Pasifik.