Kabasurau.co.id. Pasukan TNI dari Komando Operasi (Koops) Habema mencatat keberhasilan besar setelah berhasil melumpuhkan dan menyita barang bukti milik Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan pada Jumat (19/4/2024). Operasi ini merupakan respons terhadap serangkaian upaya penyerangan yang dilakukan oleh OPM, terutama Kodap III/Ndugama di bawah pimpinan Egianus Kogoya, terhadap Pos TNI di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, sejak awal tahun 2024.
Kepala Penerangan Koops Habema, Letkol Arh Yogi Nugroho, menyampaikan bahwa tindakan penindakan terhadap OPM dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan wilayah Papua yang terus diganggu oleh aktivitas kelompok separatis tersebut. Dalam operasi ini, dua anggota OPM berhasil dilumpuhkan namun melarikan diri. Meskipun demikian, TNI berhasil menyita sejumlah barang bukti yang menjadi keberhasilan signifikan dalam menekan aktivitas OPM di wilayah tersebut.
Berbagai barang bukti yang berhasil disita oleh Koops Habema antara lain meliputi satu pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS-2, 27 butir munisi 5.56 mm, sebuah bendera Bintang Kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah Noken. “Keberhasilan Prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua,” ujar Kapen Koops Habema, menegaskan pentingnya operasi tersebut dalam mendukung pembangunan di daerah tersebut.
Kapuspen TNI, Mayjen TNI Nugraha Gumilar, juga mengonfirmasi keberhasilan tersebut, menjelaskan bahwa TNI berhasil melumpuhkan anggota OPM yang telah beberapa kali menyerang pos-pos TNI. “Ya benar, Koops Habema berhasil menembak OPM yang sudah sering menyerang pos-pos TNI dan berhasil mendapatkan senjata api, panah dan barang lainnya milik OPM,” ungkapnya.
Operasi ini menunjukkan komitmen TNI dalam menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua serta menegaskan sikap tegas terhadap aktivitas separatisme yang mengganggu ketertiban dan perkembangan pembangunan di daerah tersebut.