Kabasurau.co.id. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, meninjau langsung rencana pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam kunjungannya, Pratikno menyampaikan komitmen pemerintah untuk memastikan para korban mendapatkan hunian yang layak dan aman di lokasi yang jauh dari Kawasan Rawan Bencana (KRB).
“Sambil menunggu pembangunan hunian sementara (huntara), kami telah merencanakan huntap dengan matang agar tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga menciptakan kehidupan yang layak. Komunitas, aspek sosial, dan budaya akan diperhatikan agar warga bisa hidup lebih baik,” kata Pratikno di Wukoh Lewoloroh, perbatasan Flores Timur dan Sikka, Minggu (24/11/2024).
Menurutnya, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berencana membangun huntap di tiga lokasi potensial. Pertama, di Botongkarang/Noboleto yang berada di luar KRB dan dinilai cocok untuk relokasi warga dari Desa Dulipali (223 KK), Desa Nobo (415 KK), serta Klatanlo (346 KK). Lokasi ini dapat diakses dengan kendaraan roda dua.
Lokasi kedua berada di Wukoh Lewoloroh, yang mencakup Desa Boru (369 KK) dan Hokeng Jaya (457 KK). Meskipun lahan ini biasa digunakan warga untuk berkebun, karena berada di kawasan hutan lindung, pembangunan huntap di sini masih menunggu persetujuan dari Kementerian Kehutanan.
Ketiga, lokasi di Kojarobet, Desa Hewa, diusulkan untuk merelokasi warga dari Desa Nawokote (399 KK). Area ini dinilai aman dan strategis untuk dijadikan huntap.
Pratikno menambahkan, pemerintah juga akan memberikan dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp500.000 per bulan selama enam bulan bagi warga yang masih mengungsi di rumah kerabat atau keluarga sambil menunggu huntap selesai.
“Dengan adanya pembangunan huntap ini, kami berharap warga terdampak dapat segera menempati hunian yang aman dan layak,” pungkasnya.
Kunjungan Pratikno didampingi oleh Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Basarnas Kusworo, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.