Kabasurau.co.id. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka pada Jumat (13/12/2024). Rapat tersebut membahas sejumlah isu, termasuk rencana pemberian amnesti bagi narapidana tertentu. Kebijakan ini dilakukan atas dasar kemanusiaan, mengurangi kelebihan kapasitas lapas, serta mendorong rekonsiliasi di sejumlah wilayah.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengungkapkan bahwa amnesti ini akan mencakup beberapa kategori narapidana. Saat ini, pihaknya tengah melakukan asesmen bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
“Beberapa kasus, seperti penghinaan atau ITE yang terkait kepala negara, presiden meminta untuk diberi amnesti. Ada juga kasus orang yang sakit berkepanjangan,” ujar Supratman kepada media usai rapat di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Ia menambahkan bahwa kasus penghinaan terhadap kepala negara melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan ini. Selain itu, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kasus-kasus ringan di Papua.
“Ada kurang lebih 18 orang di Papua, tetapi mereka bukan kelompok bersenjata. Ini menjadi bagian dari upaya rekonsiliasi untuk teman-teman di Papua,” jelasnya.
Menurut Supratman, data sementara dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencatat ada sekitar 44 ribu narapidana yang berpotensi diusulkan untuk menerima amnesti. Namun, jumlah pastinya masih dalam proses klasifikasi dan asesmen.
“Prinsipnya, Presiden setuju dengan pemberian amnesti. Namun, kami akan meminta pertimbangan dari DPR. Bagaimana dinamika di DPR nantinya, kita tunggu setelah resmi diajukan ke parlemen untuk mendapatkan pertimbangan,” paparnya.
Pemberian amnesti ini mencerminkan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selain mengutamakan nilai kemanusiaan, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong stabilitas sosial di berbagai wilayah, termasuk Papua.
“Ini adalah upaya itikad baik pemerintah untuk mempertimbangkan bagaimana Papua bisa lebih tenang dan kondusif. Itikad baik ini yang sedang kami upayakan,” tutup Supratman.