kabasurau.co.id: Padang, Rabu (20/8/2025) – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumbar tidak akan mengikuti jejak sejumlah daerah lain yang memilih menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di tengah keterbatasan ruang fiskal.
Pernyataan itu disampaikan Mahyeldi saat meresmikan Kantor Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bank Nagari, Minggu (17/8/2025). Ia menegaskan, meski kondisi keuangan daerah cukup menantang akibat efisiensi dan menurunnya dana transfer pusat, langkah menaikkan PBB bukanlah solusi yang akan diambil Pemprov Sumbar.
“Kita tidak akan menambah beban masyarakat dengan menaikkan PBB. Justru kita mencari peluang pendapatan dari sektor lain, khususnya investasi,” kata Mahyeldi dalam sambutannya, (17/8/2025).
Ia menjelaskan, setiap investor yang masuk ke Sumbar diwajibkan untuk berkantor di wilayah provinsi. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga berpotensi menekan angka pengangguran.
“Kita ingin investasi yang hadir di Sumbar memberi dampak langsung, membuka lapangan kerja, dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, kami dorong mereka untuk berkantor di Sumbar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mahyeldi menekankan bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu fokus utama dalam strategi pengembangan investasi. Pariwisata, katanya, memiliki efek berganda (multiplier effect) yang luas bagi perekonomian, mulai dari UMKM, perhotelan, hingga transportasi.
“Investasi di pariwisata ini sangat strategis, karena membuka banyak peluang kerja baru bagi anak-anak muda kita. Itu yang sedang kita dorong sekarang,” ungkapnya.
Dengan langkah tersebut, Mahyeldi optimistis pertumbuhan ekonomi Sumbar tetap terjaga tanpa harus menambah beban pajak kepada masyarakat.
Sumber: Infopublik.id