Kabasurau.co.id: LIMA PULUH KOTA — Persoalan kemacetan di kawasan Kelok 9 saat puncak arus mudik Lebaran menjadi salah satu isu strategis dalam rapat koordinasi sinkronisasi pembangunan tahun 2026 antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Rapat tersebut digelar di rumah dinas Bupati Lima Puluh Kota pada Selasa (24/2/2026) dengan agenda menyamakan perencanaan dan pelaksanaan program prioritas. Selain konektivitas, kesiapsiagaan penanganan bencana juga menjadi perhatian menjelang meningkatnya mobilitas masyarakat.
Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyeldi Ansharullah, dalam arahannya menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi ruang diskusi untuk menyinkronkan kegiatan pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Ia menegaskan bahwa tantangan yang terjadi secara berulang setiap tahun harus direspons melalui koordinasi yang solid. Salah satu di antaranya adalah kemacetan di Kelok 9 yang kerap terjadi saat arus mudik Lebaran.
Dalam suasana rapat yang berlangsung terbuka dan penuh pembahasan teknis, Bapak Mahyeldi menekankan pentingnya kolaborasi dalam meningkatkan konektivitas serta mengantisipasi lonjakan kendaraan. Menurutnya, penyelarasan perencanaan antara provinsi dan kabupaten akan memperkuat efektivitas penanganan di lapangan. Hal ini dinilai penting guna menjaga kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan masyarakat.
Selain aspek transportasi, kesiapsiagaan penanganan bencana dan mitigasi risiko juga menjadi topik pembahasan. Pemerintah menilai langkah antisipatif perlu diperkuat, terutama menjelang periode mudik Lebaran yang identik dengan peningkatan aktivitas masyarakat. Sinkronisasi program kebencanaan antara provinsi dan kabupaten diharapkan mampu meminimalkan potensi risiko.
Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya menyatukan arah kebijakan pembangunan 2026 dengan tetap memperhatikan kebutuhan aktual masyarakat. Dengan sinergi yang terbangun, Pemprov Sumbar dan Pemkab Lima Puluh Kota berkomitmen meningkatkan kesiapan infrastruktur dan sistem mitigasi demi menjamin keselamatan serta kelancaran aktivitas masyarakat.
Sumber: Humas Sumbar



