Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak , menegaskan bahwa pendanaan proyek kapal bersumber dari pinjaman luar negeri, khususnya dari Pemerintah Inggris. Dalam keterangannya kepada media pada Rabu (11/2/2026), Bapak Trenggono menyampaikan bahwa skema pendanaan tersebut bukan berasal langsung dari kas negara. “Pendanaan ini bersumber dari pinjaman Pemerintah Inggris yang telah disepakati untuk mendukung penguatan armada dan industri perikanan nasional,” ujar Bapak Trenggono dalam suasana konferensi pers di Jakarta.
Bapak Trenggono menambahkan bahwa skema pinjaman luar negeri itu merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas sumber pembiayaan pembangunan sektor maritim. Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk mempercepat modernisasi kapal serta meningkatkan daya saing industri kelautan Indonesia. Menurutnya, pemanfaatan pembiayaan eksternal tetap dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara itu, Menteri Keuangan, Bapak , memberikan penjelasan berbeda terkait mekanisme dan realisasi anggaran. Dalam keterangan terpisah pada hari yang sama, Bapak Purbaya menyatakan bahwa alokasi anggaran pembangunan kapal telah tersedia dalam APBN. “Anggarannya sudah disiapkan, namun realisasinya harus melalui mekanisme yang berlaku dan hingga kini belum seluruhnya terserap,” kata Bapak Purbaya saat memberikan penjelasan kepada awak media di lingkungan Kementerian Keuangan.
Bapak Purbaya juga menegaskan bahwa setiap pinjaman luar negeri tetap harus dikelola dan dicatat melalui mekanisme resmi Kementerian Keuangan. Ia menekankan pentingnya koordinasi antarkementerian agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat dan pelaku usaha galangan kapal. Menurutnya, tata kelola pembiayaan negara harus dijalankan secara transparan dan akuntabel demi menjaga kredibilitas fiskal pemerintah.
Di sisi lain, sejumlah pelaku industri galangan kapal menyampaikan bahwa hingga saat ini mereka belum menerima pesanan pembangunan kapal dalam jumlah signifikan dari pemerintah. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sinkronisasi antara kebijakan pendanaan dan pelaksanaan proyek di lapangan. Polemik yang berkembang dinilai menjadi cerminan perlunya komunikasi yang lebih solid di antara kementerian terkait.
Perbedaan pandangan antara kedua pejabat tinggi negara itu menyoroti pentingnya koordinasi dan konsistensi informasi dalam pelaksanaan proyek strategis nasional. Pemerintah diharapkan dapat segera menyelaraskan penjelasan dan memastikan realisasi program berjalan sesuai rencana. Dengan kejelasan kebijakan dan pengelolaan anggaran yang transparan, sektor maritim nasional diharapkan tetap tumbuh dan memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian.
Sumber: CNBC Indonesia
