Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (11/2/2026), Tito mengungkapkan bahwa percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) menjadi kunci transisi pengungsi dari tempat penampungan darurat menuju tempat tinggal yang lebih layak.
Menurut Tito, penanganan perumahan disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah korban bencana, mulai dari rusak ringan hingga hilang sepenuhnya. “Yang menjadi atensi kami tentu adalah pengungsi, karena pengungsi ini harus segera, jangan terlalu lama di tenda,” tegasnya kepada wartawan.
Tito juga memaparkan data terkini bahwa dari total rencana pembangunan 17.036 unit hunian di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sebanyak 5.489 unit atau sekitar 32 % telah selesai dibangun. Proyek ini melibatkan berbagai instansi seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Selain pembangunan fisik, Satgas PRR memberikan fleksibilitas bagi warga yang memilih untuk tinggal di rumah keluarga atau kontrak sementara dengan dukungan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp 600.000 per bulan. Pada tahap awal, bantuan DTH sebesar Rp 1,8 juta diberikan untuk tiga bulan sebagai stimulan ekonomi.
Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari percepatan pemulihan pascabencana yang berdampak luas bagi masyarakat di wilayah Sumatera, termasuk di Sumatera Barat yang belum sepenuhnya pulih dari kerusakan infrastruktur dan perumahan akibat bencana sebelumnya.
Sumber: CNN Indonesia
