Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa fokus utama pembangunan SPPG adalah menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Ia menekankan bahwa keberadaan sekolah bukan menjadi syarat utama dalam pendirian fasilitas tersebut. Menurutnya, pendekatan ini bertujuan memperluas cakupan layanan gizi hingga ke wilayah yang selama ini sulit dijangkau.
“Berapapun jumlah yang tinggal di desa tersebut, baik ada sekolah atau tidak ada sekolah. Selama ada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, kita bisa dirikan satu SPPG,” ujar Bapak Dadan Hindayana dalam suasana rapat koordinasi di Jakarta, Selasa (3/3/2026). Pernyataan tersebut disampaikan sebagai penegasan komitmen pemerintah dalam memperluas layanan gizi. Ia juga menilai bahwa fleksibilitas kebijakan menjadi kunci dalam menjangkau daerah terpencil.
Di tingkat daerah, implementasi program ini mulai berjalan meskipun masih terbatas. Di Provinsi Jawa Tengah, hingga saat ini baru terdapat lima SPPG terpencil yang telah beroperasi. Fasilitas tersebut tersebar di dua wilayah, yakni Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara.
Di Kabupaten Demak, dua unit SPPG dibangun di Kecamatan Wedung dengan jumlah penerima manfaat sekitar 650 orang. Sementara itu, di Kabupaten Jepara, tiga unit SPPG berlokasi di wilayah Kepulauan Karimunjawa dengan cakupan sekitar 1.582 penerima manfaat. Data tersebut menunjukkan bahwa program mulai menyasar wilayah kepulauan dan daerah dengan akses terbatas.
Selain pembangunan fasilitas, BGN juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan pendataan ulang penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pendataan ini dinilai penting agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran. Fokus utama tetap diarahkan pada kelompok rentan, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
Namun demikian, BGN mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program di lapangan. Salah satu kendala utama adalah validasi data penerima manfaat, terutama terkait kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Banyak anak yang lahir dari pernikahan dini atau nikah siri belum memiliki dokumen administrasi yang lengkap.
Secara nasional, pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 8.617 SPPG terpencil di seluruh Indonesia. Akan tetapi, hingga saat ini realisasi pembangunan baru mencapai sekitar 974 unit atau sekitar 11 persen dari target tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya percepatan implementasi program di berbagai daerah.
BGN berharap pemerintah daerah dapat mempercepat pendataan wilayah terpencil guna mendukung pembangunan layanan gizi secara lebih merata. Langkah ini dinilai penting agar kelompok rentan di pelosok tetap mendapatkan akses terhadap pemenuhan gizi yang layak. Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan dan merata di seluruh Indonesia.
Sumber: Kompas.com
