Dalam kunjungannya di lokasi proyek, Bapak Iskandar secara tegas meminta Dewan Pengarah BNPB Pusat, Bapak Isroil Samihardjo, untuk segera mengambil langkah konkret terhadap pelaksana proyek. Ia menilai vendor yang ditunjuk tidak menunjukkan kinerja yang memadai dalam menyelesaikan pembangunan huntara. Dengan nada tinggi di tengah peninjauan lapangan, ia menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap kontraktor yang tidak mampu bekerja sesuai target.
“Jadi kalau kontraktornya enggak sanggup kerja, kontrak putuskan dan ganti,” tegas Bapak Iskandar Usman Al-Farlaky saat berada di lokasi pembangunan, Sabtu (28/3/2026). Pernyataan tersebut mencerminkan kekecewaan pemerintah daerah terhadap lambannya realisasi proyek yang berdampak langsung pada kondisi warga. Ia menilai keterlambatan tersebut tidak bisa lagi ditoleransi mengingat situasi darurat yang dihadapi masyarakat.
Lebih lanjut, Bapak Iskandar menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan huntara. Ia menyebut bahwa pemerintah daerah hanya berperan dalam penyediaan data, sementara proses pembangunan sepenuhnya berada di bawah kendali vendor yang ditunjuk oleh BNPB. Hal ini, menurutnya, kerap menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Pemerintah daerah hanya menyiapkan data, lalu BNPB menunjuk vendor untuk melakukan pembangunan huntara. Rekanannya putuskan saja. Yang dimaki-maki saya terus, enggak ada satu pun video yang dimaki-maki BNPB,” ujar Bapak Iskandar dengan nada tegas di hadapan sejumlah pihak terkait. Ia juga menekankan pentingnya transparansi kepada masyarakat mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan tersebut.
Selain menyoroti persoalan hunian sementara, Bapak Iskandar turut menanggapi keluhan warga terkait bantuan Jaminan Hidup (Jadup). Ia menyampaikan bahwa masih terdapat warga yang belum terdata pada tahap awal penerimaan bantuan tersebut. Oleh karena itu, ia meminta agar proses pendataan dilakukan secara lebih aktif dan menyeluruh.
Dalam kesempatan tersebut, Bapak Iskandar menginstruksikan para keuchik atau kepala desa untuk proaktif dalam mengusulkan data warga yang belum menerima bantuan. Ia memastikan bahwa setiap usulan yang masuk akan segera diteruskan ke BNPB pusat guna ditindaklanjuti. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyaluran bantuan kepada seluruh penyintas bencana.
“Usulkan segera, saya minta keuchik proaktif. Usulkan lagi, saya akan teruskan usulan itu ke BNPB,” tutup Bapak Iskandar Usman Al-Farlaky. Ia berharap koordinasi antara pemerintah desa, daerah, dan pusat dapat berjalan lebih efektif agar kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi.
Sebagai penutup, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pembangunan huntara dan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana. Diharapkan, percepatan pembangunan dan distribusi bantuan dapat segera terealisasi sehingga warga dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih layak dan aman.
Sumber: Kompas.com
