Bapak Bob menjelaskan bahwa data yang akurat dan mutakhir sangat vital agar setiap kebijakan pemerintah dapat berjalan tepat sasaran. Ia mencontohkan, ketidaksinkronan data dapat menyebabkan bantuan sosial salah sasaran maupun pembangunan yang tidak sesuai prioritas daerah. “Data adalah fondasi pembangunan dan dasar pengambilan kebijakan. Kita tidak ingin lagi ada bantuan sosial yang salah sasaran atau ketidaksinkronan pembangunan hanya karena perbedaan referensi data,” ujarnya.
Menurut Bapak Bob, kunjungan ini juga menjadi bagian dari proses penyusunan RUU Satu Data Indonesia agar DPR RI mendapatkan informasi nyata terkait penerapan kebijakan di pemerintah daerah. Dengan informasi tersebut, RUU dapat dirancang lebih efektif untuk mendukung integrasi data nasional dan peningkatan kinerja pembangunan di seluruh provinsi.
Sumber: Humas Sumbar
