Dalam pernyataan resminya yang dirilis pada awal pekan ini, UNESCO mengecam keras pengeboman terhadap fasilitas pendidikan tersebut. Badan PBB itu menegaskan bahwa sekolah merupakan objek sipil yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional. UNESCO juga menekankan bahwa serangan terhadap institusi pendidikan merupakan pelanggaran serius yang tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun.
Berdasarkan laporan media pemerintah Iran yang disampaikan pada hari yang sama, jumlah korban tewas dilaporkan telah melampaui 100 orang. Sebagian besar korban disebut merupakan murid sekolah dasar yang sedang berada di lingkungan sekolah saat kejadian berlangsung. Hingga kini, jumlah korban masih terus diperbarui, sementara proses verifikasi independen terhadap data tersebut masih berlangsung.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bapak António Guterres, dalam pernyataan resminya di markas besar PBB pada malam hari waktu setempat, menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya korban sipil. Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap warga sipil, khususnya anak-anak, merupakan kewajiban utama yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam konflik. “Serangan terhadap warga sipil, terlebih anak-anak di fasilitas pendidikan, tidak dapat diterima dan melanggar prinsip dasar hukum internasional,” ujar Bapak Guterres.
Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat dalam keterangan resminya yang disampaikan melalui media internasional menyatakan bahwa pihaknya tidak secara sengaja menargetkan fasilitas pendidikan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara pemerintah dalam sesi wawancara dengan Reuters pada siang hari waktu setempat. Pemerintah Amerika Serikat juga menyebutkan bahwa laporan terkait korban sipil masih dalam tahap peninjauan lebih lanjut.
Peristiwa ini terjadi di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan sejumlah pihak. Organisasi kemanusiaan internasional kembali menyerukan penghentian kekerasan serta perlindungan maksimal bagi warga sipil. Mereka menegaskan bahwa anak-anak dan fasilitas pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam upaya perlindungan di tengah konflik bersenjata.
Sebagai penutup, berbagai pihak menekankan bahwa sekolah harus tetap menjadi ruang aman bagi proses belajar dan tumbuh kembang anak. Kewajiban untuk melindungi fasilitas pendidikan telah diatur secara jelas dalam hukum humaniter internasional. Oleh karena itu, komunitas global diharapkan dapat terus mendorong akuntabilitas dan penghormatan terhadap hukum demi mencegah terulangnya tragedi serupa di masa mendatang.
Sumber: CNBC Indonesia
