Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyeldi Ansharullah, dalam arahannya menegaskan bahwa penguatan ekonomi masyarakat tidak cukup hanya dengan membuka akses layanan keuangan. Menurut beliau, masyarakat juga harus memiliki pemahaman yang baik dalam mengelola keuangan agar terhindar dari risiko kerugian. “Salah satu kunci memperkuat ekonomi masyarakat adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Masyarakat tidak hanya punya akses, tetapi juga paham cara mengelola keuangan dengan baik,” ujar Bapak Mahyeldi di hadapan peserta rapat pleno.
Dalam suasana rapat yang berlangsung serius dan penuh perhatian tersebut, Bapak Mahyeldi menyampaikan bahwa meskipun akses layanan keuangan di Sumbar terus meningkat, kesenjangan masih ditemukan di sejumlah daerah. Ia menjelaskan bahwa pelaku UMKM dan masyarakat kecil masih menghadapi kendala dalam memperoleh pembiayaan yang layak dan sesuai kebutuhan usaha. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian bersama antara pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan.
Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022, tingkat inklusi keuangan di Sumatera Barat tercatat sebesar 76,88 persen, sementara tingkat literasi keuangan berada pada angka 40,78 persen. Bapak Mahyeldi menilai angka tersebut menunjukkan masih adanya jarak antara akses dan pemahaman masyarakat terhadap produk serta layanan keuangan. “Angka ini harus terus kita tingkatkan agar masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga pemahaman yang memadai dalam memanfaatkan layanan keuangan,” tegas beliau.
Dalam kesempatan tersebut, Bapak Mahyeldi juga menyoroti peran strategis UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Ia berharap perbankan dan lembaga keuangan semakin aktif menghadirkan program pembiayaan yang mudah dijangkau, dengan persyaratan yang sesuai dengan karakteristik pelaku usaha kecil. Menurutnya, dukungan pembiayaan yang tepat akan mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM di Sumbar.
Selain itu, Bapak Mahyeldi mengingatkan masih maraknya praktik rentenir yang menawarkan pinjaman cepat tanpa agunan dengan bunga tinggi. Praktik tersebut dinilai berisiko menjerat pelaku usaha kecil dalam lingkaran utang yang memberatkan. “Kita tidak ingin masyarakat terjebak pinjaman yang memberatkan. Di sinilah peran TPAKD dan perbankan untuk hadir memberikan solusi yang lebih aman dan terjangkau,” ungkap beliau dengan nada tegas.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Roni Nazra, menyampaikan bahwa literasi dan inklusi keuangan merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam suasana rapat pleno yang dihadiri unsur pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan tersebut, ia menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat. “Literasi keuangan membantu masyarakat mengelola keuangan dengan bijak. Inklusi keuangan memastikan masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan yang aman dan sesuai kebutuhan,” jelas Bapak Roni.
Bapak Roni menambahkan bahwa TPAKD telah terbentuk hingga tingkat kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Tantangan ke depan, menurutnya, adalah memastikan setiap program berjalan secara inovatif, terukur, serta memberikan dampak nyata bagi sektor produktif dan kelompok rentan. Ia menegaskan komitmen OJK untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengawal implementasi program tersebut.
Dalam rapat pleno tersebut juga dibahas roadmap TPAKD 2026–2030 yang menitikberatkan pada penguatan tata kelola, integrasi dengan perencanaan pembangunan daerah, serta keberlanjutan program bagi sektor produktif. Penyusunan peta jalan tersebut diharapkan mampu menjadi pedoman strategis dalam memperluas akses pembiayaan hingga ke akar rumput, termasuk bagi petani, nelayan, dan masyarakat di daerah tertinggal. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan tahun 2026 sebagai momentum penguatan ekonomi kerakyatan melalui sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, OJK, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan literasi dan inklusi keuangan di Sumatera Barat terus meningkat secara signifikan. Upaya ini menjadi bagian penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap kebijakan yang disusun benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
Sumber: Humas Sumbar
