Dalam keterangannya kepada pers usai pertemuan yang berlangsung di kediamannya, Bapak Jusuf Kalla menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki kesiapan untuk berperan sebagai mediator dalam konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam mendorong perdamaian dunia. Namun demikian, peran mediasi tersebut tetap bergantung pada kesediaan pihak-pihak yang berkonflik.
“Presiden Prabowo siap untuk menjadi penengah dalam konflik ini. Namun tentu dibutuhkan persetujuan kedua belah pihak. Ini hal yang selalu dipikirkan oleh mereka,” ujar Bapak Jusuf Kalla dalam suasana pertemuan yang berlangsung tertutup namun kondusif pada Selasa siang. Ia menambahkan bahwa komunikasi awal seperti ini penting untuk membuka ruang dialog yang lebih luas. Pernyataan tersebut sekaligus mencerminkan posisi Indonesia yang konsisten dalam diplomasi damai.
Lebih lanjut, Bapak Jusuf Kalla menegaskan bahwa pemerintah dan masyarakat Indonesia pada prinsipnya mendukung segala upaya de-eskalasi konflik. Ia menyebutkan bahwa kemungkinan keterlibatan Indonesia sebagai mediator masih akan dibahas lebih lanjut dengan pemerintah. Selain itu, kesiapan semua pihak yang terlibat menjadi faktor penentu keberhasilan langkah diplomasi tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Bapak Mohammad Boroujerdi memaparkan kondisi terkini di Iran kepada Bapak Jusuf Kalla. Ia menjelaskan berbagai perkembangan situasi, termasuk kondisi masyarakat serta dampak konflik yang terjadi di negaranya. Menurutnya, korban yang jatuh sebagian besar merupakan warga sipil, termasuk anak-anak sekolah.
“Dalam pembicaraan dan kunjungan Dubes Iran, telah disampaikan situasi terakhir yang terjadi di Iran dan juga perlawanan rakyat Iran serta korban yang dicapai oleh kebanyakan sipil seperti anak sekolah dan sebagainya,” jelas Bapak Jusuf Kalla usai menerima laporan tersebut. Suasana diskusi berlangsung serius dengan fokus pada aspek kemanusiaan dan stabilitas kawasan. Hal ini menunjukkan perhatian kedua pihak terhadap dampak konflik terhadap masyarakat sipil.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hamid Awaluddin. Kehadiran Bapak Hamid Awaluddin menambah dimensi strategis dalam diskusi yang berlangsung. Para peserta pertemuan sepakat bahwa dialog terbuka merupakan langkah awal dalam meredakan ketegangan yang terjadi.
Langkah diplomatik ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa Indonesia membuka ruang bagi peran aktif dalam mendorong penyelesaian damai konflik internasional. Dengan posisi strategisnya, Indonesia diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antar pihak yang berkonflik. Upaya ini sekaligus menegaskan komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global melalui jalur diplomasi.
Sumber: CNBC Indonesia
