19 Juni 2024
muiIlustrasi. (MUI)

Kabasurau.co.id. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah merespons kasus kontroversial yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, yang melibatkan rencana pembangunan Rempang Eco City dengan mengeluarkan 15 rekomendasi resmi.

Rekomendasi ini dikeluarkan sebagai upaya komitmen MUI dalam memberikan pandangan dan langkah-langkah strategisnya sebagai khadimul ummah (pelayan umat) dan shodiqul hukumah (mitra pemerintah).

Dalam rekomendasi yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum MUI, KH Marsudi Syuhud, dan Sekjen MUI, Buya Amirsyah Tambunan pada Selasa, 26 September 2023, MUI menyatakan keprihatinannya terhadap berbagai masalah yang timbul sehubungan dengan rencana pembangunan Rempang Eco City.

MUI menekankan bahwa pembangunan seharusnya memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat, dan jika ada reaksi negatif atau penolakan dari masyarakat, itu menunjukkan adanya masalah dalam kebijakan, komunikasi, dan pendekatan pemerintah.

MUI juga merujuk pada fatwa mereka tentang Distribusi Lahan untuk Pemerataan dan Kemaslahatan, yang menekankan pentingnya menjaga hak kepemilikan tanah untuk kesejahteraan dan pelestarian. MUI mengajak semua pihak untuk memastikan bahwa investasi yang memengaruhi relokasi pemukiman penduduk harus mematuhi prinsip-prinsip konstitusi dan hak asasi manusia.

Selain itu, MUI mendesak pemerintah untuk mengedepankan dialog dan musyawarah, menghindari kekerasan, dan memastikan rasa keadilan bagi masyarakat Pulau Rempang. MUI juga menekankan pentingnya menghormati masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional mereka serta memastikan perlindungan hukum bagi warga yang telah lama menghuni tanah tersebut.

MUI menegaskan bahwa pembangunan harus mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, sejalan dengan konstitusi. MUI juga meminta pemerintah untuk menghentikan sementara seluruh proses pembangunan Rempang Eco City hingga tercapai kesepakatan antara pemerintah, perwakilan masyarakat Pulau Rempang, dan lembaga adat Melayu.

Dalam semua komunikasi dan musyawarah, MUI mengharapkan pendekatan yang humanis, kekeluargaan, dan damai untuk mencapai solusi yang komprehensif. Proses pembangunan Rempang Eco City seharusnya hanya dilanjutkan setelah ada kesepakatan bersama dengan masyarakat Pulau Rempang.

Terakhir, MUI mendesak pemerintah untuk tidak merelokasi warga Rempang yang telah lama tinggal di sana dan melindungi Kampung Tua yang kaya akan budaya Melayu. MUI berharap Pemerintah dapat mencari lahan pengganti untuk Kampung Tua tersebut dan menjadikannya sebagai Destinasi Wisata Budaya dan Keagamaan yang berdampak positif bagi masyarakat luas, sambil tetap memperhatikan pemukiman masyarakat dan lahan produktif mereka.

Mari bergabung bersama WA Grup dan Channel Telegram Kabasurau.co.id, Klik : WA Grup & Telegram Channel

comments

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *