Taliban: Perempuan Diizinkan Bekerja dan Belajar Dalam Kerangka Islam

3081
Mullah Abdul Ghani Baradar, wakil pemimpin dan perunding Taliban, dan anggota delegasi lainnya menghadiri konferensi perdamaian Afghanistan di Moskow, Rusia 18 Maret 2021. (Foto: REUTERS)

Kabul (KabaSurau) : Taliban mengatakan bahwa mereka menginginkan hubungan damai dengan negara lain dan akan menghormati hak-hak perempuan dalam kerangka hukum Islam, saat mereka mengadakan jumpa pers resmi pertama mereka sejak pendudukan yang singkat di Kabul.

“Kami tidak menginginkan musuh internal atau eksternal,” kata juru bicara utama gerakan itu, Zabihullah Mujahid.

“Perempuan akan diizinkan untuk bekerja dan belajar dan akan sangat aktif dalam masyarakat tetapi dalam kerangka Islam,” tambahnya.

Hal ini ditegaskan saat mereka mempersiapkan pemerintahan, dimana mereka disudutkan oleh pihak-pihak lain yang menilai dan memprediksi adanya kemungkinan pelanggaran hak-hak perempuan.

Taliban mengumumkan secara singkat peperangan telah berakhir dan menginginkan perdamaian. Hal ini terlihat disaat Amerika Serikat dan sekutu Barat kembali mengevakuasi diplomat dan warga sipil sehari setelah kekacauan di bandara Kabul saat warga Afghanistan memadati landasan pacu dan tidak ada kontak senjata.

Dilansir dari Reuters, Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan penerbangan militer telah mengevakuasi sekitar 1.100 orang Amerika dari Kabul, Selasa (17/8/2021).

Ketika mereka mengkonsolidasikan kekuasaan, Salah satu pemimpin dan pendiri mereka, Mullah Abdul Ghani Baradar mengatakan, ia telah kembali ke Afghanistan untuk pertama kalinya setelah lebih dari 10 tahun diasingkan. Baradar ditangkap pada 2010, tetapi dibebaskan dari penjara pada 2018 atas permintaan pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump sehingga ia dapat berpartisipasi dalam pembicaraan damai.

“Jika (Taliban) menginginkan rasa hormat, jika mereka menginginkan pengakuan dari komunitas internasional, mereka harus sangat menyadari fakta bahwa kita akan melihat bagaimana perempuan dan anak perempuan dan, lebih luas lagi, komunitas sipil diperlakukan oleh mereka. saat mereka mencoba membentuk pemerintahan,” Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan kepada MSNBC pada hari Selasa.

Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan mereka telah sepakat untuk mengadakan pertemuan virtual para pemimpin Kelompok Tujuh minggu depan untuk membahas strategi dan pendekatan bersama ke Afghanistan.

Editor: Syaugi

Berikan Komentar Anda :

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here