Kabasurau.co.id. Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI) dengan tegas menyuarakan keprihatinannya terkait eskalasi yang semakin memburuk dalam konflik Palestina-Israel. Melalui pernyataan resmi yang diunggah di platform Twitter pada Minggu (8/10/2023), Indonesia mendesak agar tindakan kekerasan segera dihentikan untuk mencegah lebih banyak korban.
Kemlu RI juga menegaskan perlunya mengatasi akar masalah konflik Palestina-Israel ini, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, sesuai dengan parameter yang telah disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ketegangan di Jalur Gaza mencapai puncaknya setelah penutupan pintu masuk dan keluar wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Perdana Menteri Israel, Netanyahu, telah menyatakan perang terbuka terhadap Palestina dalam konflik ini.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina pada Sabtu (7/10) mengungkapkan bahwa satu-satunya jaminan untuk perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan adalah mengakhiri pendudukan Israel di wilayah Palestina, seperti yang dilansir oleh kantor berita Palestina WAFA.
Mereka juga telah mengingatkan tentang konsekuensi serius jika konflik Israel-Palestina tidak diselesaikan dan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina tidak diakui. Pernyataan itu juga mencatat serangan terus-menerus, tindakan terorisme oleh para pemukim dan pasukan pendudukan Israel, serta penggerebekan terhadap Masjid Al Aqsa dan situs-situs suci Kristen dan Islam.
Semua ini menjadi bagian dari respons atas serangan Israel ke Jalur Gaza, yang dipicu oleh serangan roket dari pasukan pejuang Palestina ke wilayah Israel pada Sabtu pagi waktu setempat.
Kementerian Kesehatan Palestina sebelumnya melaporkan bahwa jumlah korban tewas di Jalur Gaza akibat serangan balik Israel telah meningkat menjadi 232. Israel melakukan serangan balik yang besar setelah pejuang Hamas menembakkan sekitar 3.000 roket ke wilayahnya.
“Rumah sakit di Jalur Gaza telah merawat 232 korban jiwa dan 1.697 orang dengan berbagai luka akibat agresi Israel,” kata kementerian yang dikelola oleh Hamas dalam sebuah pernyataan, seperti yang dilaporkan oleh AFP pada Minggu (8/10/2023).