Kabasurau.co.id. Setelah melalui penilaian Survei Penilaian Integritas secara elektronik (eSPI) oleh KPK RI, Pemko Payakumbuh meraih prestasi gemilang dengan meraih nilai indeks tertinggi di Provinsi Sumatra Barat. Penilaian ini menjadi cerminan kemajuan dalam upaya pencegahan korupsi dan perbaikan sistem pemerintahan di tingkat daerah.
Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh KPK RI bertujuan untuk mengukur tingkat risiko korupsi di berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari Kementerian/Lembaga hingga Pemerintah Daerah. Dengan melibatkan pihak internal dan eksternal, termasuk pegawai, penerima layanan, mitra kerja sama, dan pemangku kepentingan seperti auditor BPK, BPKP, Ombudsman, akademisi, dan asosiasi pengusaha, SPI menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesadaran dan perbaikan sistem anti-korupsi.
Hasil penilaian SPI tahun 2023 menunjukkan bahwa Pemko Payakumbuh meraih indeks integritas sebesar 78,30, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 75,05. Penjabat (Pj) Wali Kota Payakumbuh, Jasman, menyambut baik hasil tersebut dan mengajak seluruh jajaran untuk terus bekerja keras dalam meningkatkan kinerja ke depan.
Peningkatan indeks integritas di Payakumbuh diartikan sebagai indikator peningkatan pelayanan publik dan sistem pencegahan korupsi. Jasman menekankan pentingnya sistem anggaran dan tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan tuntutan KPK, untuk memastikan bahwa setiap program sesuai dengan SOP dan aturan yang berlaku.
Inspektur Kota Payakumbuh, Andri Narwan, menambahkan bahwa penilaian KPK dan lembaga survey bersumber dari persepsi dan pengalaman pemangku kepentingan instansi. Skala indeks 1 hingga 100 digunakan untuk menilai budaya organisasi, sistem anti-korupsi, pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), dan pengelolaan anggaran di setiap instansi. Semakin tinggi skor integritas, semakin baik sistem dalam mendeteksi dan menangani risiko korupsi.
Dengan indeks integritas sebesar 78,30 di tahun 2023, Pemko Payakumbuh menunjukkan bahwa tingkat integritasnya semakin baik, dan potensi penyalahgunaan wewenang serta tindak pidana korupsi semakin diminimalisir. Hasil survey ini akan menjadi dasar penting dalam menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi dengan rencana aksi yang disesuaikan pada karakteristik masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemko Payakumbuh.