Kabasurau.co.id. Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, menekankan pentingnya penelitian lebih lanjut terkait ide ‘susu’ ikan demi memastikan keamanan produk tersebut. Ia mengingatkan bahwa sebagian masyarakat, terutama anak-anak, memiliki alergi bawaan terhadap protein tinggi seperti ikan yang bisa memicu reaksi berbahaya.
“Memang diperlukan kajian lebih mendalam karena minuman konsentrat ikan ini relatif baru dan belum memiliki definisi baku dalam standar pangan internasional. Jadi, butuh standardisasi dan regulasi terkait komposisi serta proses produksinya,” jelas Arzeti dalam pernyataannya kepada Parlementaria di Jakarta, Rabu (11/9/2024).
Gagasan tentang ‘susu’ ikan menjadi sorotan publik setelah PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food mengumumkan rencana menjadikannya alternatif dalam program makan bergizi gratis yang diusung presiden terpilih, Prabowo Subianto. Langkah ini muncul sebagai solusi atas keterbatasan stok susu sapi dalam negeri, yang belum bisa mencukupi kebutuhan 82,9 juta penerima program, termasuk anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, kebutuhan susu Indonesia mencapai 4,3 juta ton per tahun, namun produksi lokal hanya mampu memenuhi 22,7 persen dari total kebutuhan, sisanya masih diimpor.
“Perlu diperhatikan risiko alergi ketika anak-anak mengonsumsi produk berbahan dasar ikan. Gejala ringan seperti gatal-gatal bisa muncul, hingga reaksi berat seperti anafilaksis. Jika ide ini diterapkan dalam program makan gratis, pengawasan ketat dari Badan Gizi Nasional sangat diperlukan untuk mencegah risiko kontaminasi yang bisa membahayakan kesehatan, terutama pada anak-anak,” tambah politisi PKB ini.
Meski demikian, Arzeti menilai gagasan ‘susu’ ikan cukup positif, mengingat ikan memiliki potensi besar sebagai sumber protein alternatif, terutama di daerah yang aksesnya terhadap susu sapi terbatas. Ikan juga merupakan kekayaan alam unggulan Indonesia.
“Namun tetap diperlukan uji klinis serta penelitian lebih lanjut untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya sebagai pengganti susu dalam program gizi nasional,” tegasnya.
Program Makan Bergizi dan Susu Gratis yang diusung Prabowo bertujuan untuk menurunkan angka stunting yang masih tinggi, yakni 21,5 persen pada 2023. Salah satu cara mengatasi stunting adalah dengan meningkatkan konsumsi ikan.
“Jika masyarakat kesulitan menerima susu ikan, program ini bisa kehilangan efektivitasnya. Sosialisasi secara bertahap dan di bawah pengawasan dokter sangat diperlukan,” kata Arzeti.
DPR, lanjutnya, siap mendukung jika pada akhirnya pemerintahan Prabowo mengakomodasi ide penggunaan ‘susu’ ikan. Apalagi program ini telah dimulai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Koperasi dan UKM sejak 2023 dengan Indramayu sebagai proyek percontohan.
“Pemerintah harus memastikan bahwa proses produksi, penyimpanan, dan distribusinya memenuhi standar keamanan ketat. Selain itu, penting juga memastikan pasokan susu ikan bergizi tinggi bisa mencukupi kebutuhan di seluruh Indonesia. Kita juga harus mempertimbangkan kelangsungan ekosistem laut, terutama jika peningkatan permintaan susu ikan menyebabkan overfishing dan kerusakan lingkungan,” lanjutnya.
Arzeti juga menyoroti perlunya kajian yang lebih detail serta sosialisasi yang masif kepada masyarakat, mengingat banyak yang belum familiar dengan produk minuman berbahan dasar ikan.
“Masyarakat pasti akan memiliki tanggapan berbeda, terutama karena rasa dan tekstur susu ikan berbeda dengan susu sapi. Jika penerimaan masyarakat rendah, program ini bisa kehilangan tujuannya. Jadi, sosialisasi secara bertahap sangat penting,” jelasnya.
Ia juga meminta Pemerintah melakukan evaluasi berkala jika susu ikan ini benar-benar diterapkan dalam program makan gratis. Evaluasi tersebut memungkinkan pemerintah menilai apakah produk ini memberikan manfaat yang setara atau lebih baik dibanding susu sapi.
“Jika susu ikan tidak memberikan hasil optimal, maka penyesuaian harus segera dilakukan untuk memastikan program tetap dapat meningkatkan kesehatan anak-anak,” tutupnya.