Kabasurau.co.id. Pemerintah mulai merencanakan relokasi bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, yang menelan 10 korban jiwa. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, dalam konferensi pers pada Kamis (7/11/2024).
Sebelumnya, Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) yang berbasis di Kabupaten Maumere memperbarui data korban meninggal dunia akibat letusan menjadi 10 orang.
Suharyanto menjelaskan, opsi relokasi muncul setelah ia bersama Kepala Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi (PVMBG), Hadi Wijaya, meninjau kondisi di Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang, yang terletak 4 km dari puncak gunung. Tinjauan ini menemukan dampak serius, termasuk lubang besar bekas lontaran material vulkanik pada erupsi 4 November lalu, yang berdiameter 13 meter dan kedalaman empat meter.
“Masyarakat dalam radius 7 km dari puncak tidak diperbolehkan kembali ke tempat tinggal mereka untuk waktu lama, bahkan jika berada di luar zona bahaya,” jelas Suharyanto. Ia menekankan bahwa pengungsian akan berlangsung lebih lama dari perkiraan awal.
Pemantauan hingga siang hari ini, pukul 12.30 Wita, menunjukkan bahwa erupsi telah menyebabkan kerusakan pada rumah-rumah warga di radius 7 km dari puncak gunung. Selain itu, hujan abu juga turun di area tersebut. BPBD setempat juga mewaspadai potensi banjir lahar hujan di sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi Laki-Laki jika terjadi hujan intensitas tinggi, terutama di daerah Dulipali, Padang Pasir, dan Nobo.
Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menetapkan status tanggap darurat bencana dengan nomor BPBD.300.2.2.5/24/BID.KL/XI/2024, yang berlaku mulai 4 November hingga 31 Desember 2024. Sementara itu, berdasarkan surat dari Kepala PVMBG, status aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi Laki-Laki telah dinaikkan dari level III (SIAGA) menjadi level IV (AWAS), sejak 3 November 2024 pukul 24.00 Wita, setelah terdeteksi peningkatan aktivitas yang signifikan.
Tim penanganan bencana kini mulai melakukan pendataan dan survei lokasi relokasi bersama dengan pemerintah daerah. BNPB juga memberikan dana tunggu hunian sebesar Rp500 ribu per bulan per keluarga bagi warga yang berada di pos pengungsian.
“Kami menargetkan relokasi selesai dalam enam bulan, sehingga setiap keluarga akan menerima total dana tunggu hunian sebesar Rp3 juta,” kata Suharyanto.
Terkait aset warga di dalam radius terdampak, Suharyanto menegaskan bahwa kepemilikan aset tersebut tetap dipegang oleh warga. “Aset ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat tingkat menteri,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa relokasi hanya mencakup tempat tinggal. Sementara itu, warga masih bisa mengelola lahan peternakan dan pertanian mereka, namun dengan memperhatikan informasi kondisi terkini dari PVMBG.
Saat ini, total pengungsi mencapai 5.816 jiwa yang tersebar di beberapa kecamatan, seperti Wulanggitang, Titehena, Ile Bura, Demon Pagung, Larantuka, Ile Mandiri, Adonara Timur, dan Sikka. Pemerintah terus memberikan bantuan dan dukungan maksimal bagi para korban terdampak.