Kabasurau.co.id. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Barat (Sumbar) akan menggelar Rapat Pleno Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam Pilkada Serentak 2024 pada Kamis, 9 Januari 2025.
Ketua KPU Sumbar, Surya Efitrimen, menyebutkan bahwa rapat pleno ini menjadi penanda berakhirnya tahapan Pilkada 2024 di tingkat provinsi. Setelah pleno, hasil penetapan akan disampaikan kepada pimpinan DPRD Sumbar untuk diajukan ke Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri guna penerbitan Surat Keputusan (SK).
“Rapat pleno ini sekaligus menjadi tahapan akhir dari Pilkada Serentak 2024 di Sumbar. Setelah itu, hasilnya akan diajukan ke Presiden untuk ditetapkan secara resmi,” ujar Surya dalam keterangan kepada media pada Rabu, 8 Januari 2025.
Selain itu, delapan dari 19 KPU kabupaten dan kota di Sumbar juga telah menggelar pleno penetapan kepala daerah terpilih. Namun, 11 daerah lainnya masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) karena adanya sengketa hasil Pilkada yang diajukan oleh 13 pasangan calon.
Sidang pertama di MK dijadwalkan pada Jumat, 10 Januari 2025. Keputusan dari MK akan menentukan apakah Pilkada di 11 daerah tersebut perlu dilakukan ulang atau dapat dilanjutkan ke tahap penetapan hasil.
“Kami menunggu hasil putusan MK untuk 11 daerah yang masih memiliki sengketa Pilkada. Jika tidak ada kendala, seluruh tahapan Pilkada di Sumbar bisa segera tuntas,” ungkap Surya.
Dalam rapat evaluasi akhir tahun lalu, KPU RI memberikan penghargaan kepada KPU Sumbar atas keberhasilannya menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada 2024.
“Kami sangat mengapresiasi kerja keras seluruh pihak, termasuk rekan-rekan media, yang telah membantu menyebarkan informasi secara transparan dan akurat,” tambah Surya.
Medo Fatria, salah satu pimpinan KPU Sumbar, memastikan bahwa setiap tahapan Pilkada telah dilakukan dengan optimal. “Kami juga akan melakukan riset untuk memberikan masukan bagi KPU RI agar pemilu mendatang berjalan lebih baik dan meningkatkan partisipasi pemilih,” katanya.
Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat KPU Sumbar, Jons Manedi, mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Sumbar 2024 mencapai 57,17 persen.
“Partisipasi tertinggi tercatat di Kota Sawahlunto dengan 70 persen pemilih hadir di TPS, sedangkan partisipasi terendah terjadi di Kota Padang, hanya 49 persen pemilih menggunakan hak suaranya,” jelas Jons.
Ia menambahkan bahwa salah satu faktor rendahnya partisipasi adalah kejenuhan masyarakat akibat banyaknya pemilihan dalam satu tahun, termasuk Pemilu 2024, Pemilu Ulang, PSU DPD RI, dan Pilkada Serentak.
Meski demikian, KPU Sumbar mendapat apresiasi dari NGO internasional atas penyelenggaraan Pilkada yang dinilai tertib, aman, dan minim konflik.
“Tidak ada kisruh besar selama Pilkada, kecuali beberapa insiden kecil seperti kecelakaan dan kendala kesehatan di TPS, yang semuanya telah ditangani dengan baik,” ujar Jons.
Dengan akan digelarnya pleno penetapan gubernur dan wakil gubernur, tahapan Pilkada Serentak 2024 hampir selesai.
“Kami berharap seluruh proses berjalan lancar, termasuk sidang di MK, sehingga kepala daerah terpilih dapat segera menjalankan tugas mereka untuk membangun Sumatra Barat ke arah yang lebih baik,” tutup Surya.