Dalam analisis kebijakan pangan yang dipublikasikan pada Sabtu, sejumlah pakar menekankan bahwa perubahan iklim menjadi ancaman nyata bagi produktivitas pertanian. Intensitas curah hujan yang tidak menentu serta potensi kekeringan berkepanjangan dinilai berdampak langsung terhadap hasil panen petani. Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk memperkuat sistem mitigasi risiko berbasis data dan teknologi.
Seorang pengamat ekonomi pertanian menyampaikan bahwa stabilitas harga di tingkat produsen dan konsumen harus menjadi perhatian utama. Dalam keterangannya pada Sabtu siang di Jakarta, Bapak pengamat tersebut menjelaskan bahwa fluktuasi harga yang ekstrem dapat merugikan petani sekaligus membebani masyarakat. “Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan, tetapi juga keterjangkauan dan kesinambungan distribusi,” ujarnya dalam forum diskusi kebijakan pangan.
Selain faktor produksi, sistem distribusi dan cadangan beras nasional juga menjadi aspek krusial. Para ahli menilai perlunya peningkatan kapasitas penyimpanan serta modernisasi infrastruktur logistik untuk meminimalkan potensi gangguan pasokan. Penguatan peran lembaga pengelola cadangan pangan dinilai penting untuk menjaga stabilitas nasional.
Di sisi lain, diversifikasi pangan kembali ditekankan sebagai langkah strategis jangka panjang. Ketergantungan yang tinggi terhadap komoditas beras dianggap meningkatkan kerentanan terhadap gejolak produksi. Para akademisi mendorong pengembangan komoditas alternatif yang bernilai ekonomi serta memiliki ketahanan terhadap perubahan iklim.
Pemerintah diharapkan dapat merumuskan kebijakan komprehensif yang melibatkan kementerian terkait, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional. Dengan strategi yang adaptif dan berkelanjutan, Indonesia diharapkan mampu menjaga stabilitas pangan di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Sumber: CNBC Indonesia
