Kabasurau.co.id. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengungkapkan keprihatinannya terhadap peningkatan jumlah pengungsi Rohingya yang memasuki wilayah Indonesia, terutama ke Provinsi Aceh. Dalam konferensi pers yang diadakan di Istana Kepresidenan, beliau menyatakan adanya dugaan kuat terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang mungkin terlibat dalam arus pengungsian tersebut.
“Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak, yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh. Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam arus pengungsian ini,” ujar Presiden Jokowi.
Menegaskan komitmen pemerintah dalam menanggapi masalah ini, beliau menegaskan bahwa langkah tegas akan diambil untuk menindak para pelaku TPPO yang terlibat dalam masuknya pengungsi Rohingya tersebut.
“Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO,” tegasnya.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa meskipun memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya, pemerintah akan tetap memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat lokal.
“Bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal,” tandasnya.
Beliau juga menekankan bahwa pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional guna menangani masalah kompleks terkait pengungsi Rohingya ini.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, menunjukkan komitmen penuh pemerintah dalam menanggapi isu ini secara serius dan terkoordinasi.
Permasalahan ini menuntut koordinasi lintas negara dan upaya bersama dalam menangani kondisi kemanusiaan para pengungsi, sambil memastikan keamanan serta kepentingan masyarakat lokal tetap terjaga. Presiden Jokowi berharap langkah-langkah yang diambil dapat memberikan solusi yang efektif dalam menangani masalah kompleks ini.