.jpeg)
Penyelidikan KPK terhadap proyek yang dijalankan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) itu dilakukan untuk menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan anggaran, mark-up, maupun pelanggaran administrasi. Hingga saat ini, KPK belum meningkatkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan karena masih dalam tahap pengumpulan data dan keterangan.
Ketua KPK, Bapak Nawawi Pomolango, dalam keterangannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (28/10/2025), menyampaikan bahwa lembaganya masih menelusuri unsur peristiwa pidana dalam proyek tersebut. “Kami masih mencari dan mendalami unsur-unsur adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat ini,” ujar Bapak Nawawi kepada awak media dengan nada tegas.
Menurut Bapak Nawawi, proses penyelidikan berjalan tanpa hambatan dan pihaknya berkomitmen menuntaskan kasus ini secara profesional. Ia menegaskan bahwa KPK tidak akan mengumumkan pihak-pihak yang diperiksa sebelum seluruh bukti awal terkumpul secara utuh. “Proses ini kami lakukan secara hati-hati. Semua yang kami lakukan harus berbasis bukti yang kuat,” ujarnya menambahkan.
Pihak PT KCIC menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Juru bicara KCIC, Ibuk Dwiyana Slamet Riyadi, menyampaikan bahwa pihaknya siap memberikan informasi dan data yang dibutuhkan oleh penyidik. “Kami berkomitmen untuk mendukung penuh penyelidikan yang dilakukan oleh KPK dan akan bersikap terbuka sesuai koridor hukum yang berlaku,” ungkap Ibuk Dwiyana dalam siaran pers yang diterima Rabu (29/10/2025).
Dari sisi politik, isu dugaan penyimpangan proyek Whoosh kembali memunculkan peringatan lama dari sejumlah tokoh. Politikus senior PDI Perjuangan, Ibuk Megawati Soekarnoputri, disebut telah mengingatkan pemerintah sejak tahun 2015 agar proyek kereta cepat dilakukan dengan kajian matang dan penuh kehati-hatian. Peringatan tersebut kini dinilai relevan mengingat munculnya dugaan masalah dalam pelaksanaannya.
Sejumlah pengamat menilai penyelidikan ini penting untuk memastikan akuntabilitas proyek yang didanai dengan modal besar dan melibatkan pihak asing. Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Bapak Muhammad Fadli Rahman, menyatakan bahwa transparansi menjadi kunci agar proyek serupa di masa depan tidak mengulang kesalahan yang sama. “Proyek besar seperti Whoosh harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat, bukan menjadi beban fiskal atau ajang penyalahgunaan dana,” kata Bapak Fadli dalam wawancara dengan media, Rabu (29/10/2025).
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung merupakan proyek transportasi strategis yang digagas untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi perjalanan antarkota. Namun, sejak awal pelaksanaannya, proyek ini kerap menuai kontroversi, mulai dari pembengkakan biaya, keterlambatan pembangunan, hingga persoalan lahan dan utang. Total investasi proyek ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp114 triliun.
Publik kini menunggu langkah tegas KPK untuk menuntaskan penyelidikan secara transparan dan profesional. Kejelasan hasil penyelidikan diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan memastikan proyek strategis nasional benar-benar memberi manfaat bagi bangsa.
Kasus dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Whoosh menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah dalam menjalankan pembangunan yang bersih dan berintegritas. Dengan penegakan hukum yang tegas dan terbuka, Indonesia diharapkan dapat membangun infrastruktur yang tidak hanya megah secara fisik, tetapi juga kokoh dalam kejujuran dan keadilan.
Reporter: Ilvan | Redaksi: Kabasurau.co.id
