Kabasurau.co.id: Jakarta — Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menuai sorotan tajam setelah laporan terbaru pada Rabu (29/10/2025) mengungkapkan bahwa megaproyek tersebut kini menghadapi risiko menjadi “kota hantu.” Penurunan alokasi pendanaan negara dan lambatnya realisasi pembangunan dinilai menjadi penyebab utama kekhawatiran tersebut.
Berdasarkan data terbaru, pendanaan negara untuk IKN menurun drastis dari £2 miliar pada 2024 menjadi hanya £700 juta tahun ini, dan diproyeksikan kembali turun menjadi £300 juta pada tahun 2026. Angka tersebut hanya sepertiga dari jumlah yang sebelumnya diajukan oleh pemerintah. Kondisi ini memperlihatkan adanya penyesuaian besar terhadap rencana awal proyek yang digadang-gadang akan menjadi simbol transformasi Indonesia menuju negara maju.
Sejak Mei 2025, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto juga telah menurunkan status IKN menjadi “ibu kota politik”, bukan lagi pusat pemerintahan penuh sebagaimana dirancang semula. Langkah ini disebut sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi ekonomi nasional dan prioritas pembangunan di sektor lain.
Hingga saat ini, hanya sekitar 2.000 aparatur sipil negara (ASN) dan 8.000 pekerja konstruksi yang tinggal di kawasan IKN. Jumlah tersebut jauh di bawah target 1,2 juta penduduk yang diharapkan mendiami ibu kota baru pada tahun 2030. Banyak gedung pemerintahan, apartemen, hingga infrastruktur dasar dilaporkan belum rampung sepenuhnya.
Menanggapi isu kemunduran tersebut, Kepala Otorita IKN Bapak Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa tidak ada pemotongan anggaran, melainkan pengalihan alokasi dana sesuai prioritas pembangunan nasional.
“Pendanaan bukan dipotong, hanya dialokasikan ulang. Komitmen politik tetap ada,” ujar Bapak Basuki dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Namun, pandangan berbeda datang dari pengamat hukum Bapak Herdiansyah Hamzah, yang menilai proyek IKN saat ini telah kehilangan arah dan energi politik.
“Secara politik, IKN seperti tak mau mati, tapi juga tak mau hidup,” ujarnya dengan nada kritis. Ia menambahkan bahwa proyek ini “sudah menjadi kota hantu bahkan sebelum hidup.”
Kritik tersebut mencerminkan keraguan sebagian kalangan terhadap keberlanjutan proyek yang semula dijanjikan akan menjadi simbol kemajuan dan pemerataan pembangunan nasional. Menurutnya, lemahnya pendanaan dan minimnya aktivitas pemerintahan di kawasan IKN menandakan perlunya evaluasi mendalam atas arah kebijakan pembangunan nasional ke depan.
Kini, proyek Ibu Kota Nusantara berada di persimpangan antara ambisi dan realitas. Di satu sisi, pemerintah terus menyuarakan komitmen politik terhadap pembangunan IKN sebagai simbol masa depan Indonesia. Namun di sisi lain, keterbatasan dana, lambannya progres pembangunan, serta minimnya aktivitas pemerintahan membuat publik kian mempertanyakan masa depan kota yang dulu digadang sebagai utopia tersebut.
Jika tidak dilakukan langkah konkret dan transparan dalam waktu dekat, IKN berpotensi menjadi monumen ambisi yang membeku di tengah hutan Kalimantan, bukannya pusat peradaban baru yang dijanjikan.
Reporter: Ilvan | Redaksi: Kabasurau.co.id
