Kabasurau.co.id: NEW YORK — Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi mengesahkan resolusi pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) di Gaza pada Senin (17/11/2025) petang waktu New York atau Selasa pagi waktu Indonesia. Resolusi tersebut memandatkan kehadiran pasukan internasional hingga akhir 2027 dan menetapkan Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut berkontribusi dalam misi perdamaian tersebut.
Dalam sidang yang berlangsung di Markas Besar PBB, suasana perundingan berjalan intens hingga resolusi akhirnya disetujui mayoritas anggota. Amerika Serikat menyatakan bahwa keberhasilan pengesahan resolusi itu tidak terlepas dari peran sejumlah negara, termasuk Indonesia. Duta Besar AS untuk PBB, Bapak Mike Waltz, dalam keterangannya usai pemungutan suara menyebut bahwa dukungan negara-negara mitra menjadi kunci keberhasilan. “Resolusi ini merupakan hasil upaya diplomatik bersama yang melibatkan Qatar, Mesir, Arab Saudi, Indonesia, Pakistan, dan Turki,” ujarnya pada Senin malam.
Presiden Amerika Serikat, Bapak Donald Trump, turut menyampaikan apresiasi atas pengesahan resolusi tersebut. Dalam pernyataan resmi di Washington, ia menilai langkah PBB sebagai fondasi penting bagi stabilisasi dan perdamaian Gaza. Trump juga menegaskan bahwa resolusi yang lahir dari rencana “20 poin Presiden AS Donald Trump untuk Gaza” itu menjadi landasan baru bagi keterlibatan komunitas internasional dalam menciptakan keamanan jangka panjang di wilayah tersebut.
Resolusi PBB tersebut memberi mandat kepada ISF untuk melaksanakan sejumlah tugas strategis. Pasukan yang terdiri dari koalisi penjaga perdamaian, termasuk dari negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia dan Azerbaijan, akan bertugas mengamankan wilayah Gaza, mengawasi proses demiliterisasi, melindungi warga sipil, serta mengawal penyaluran bantuan kemanusiaan melalui koridor yang dinyatakan aman. Penempatan pasukan ini diharapkan dapat mengurangi eskalasi kekerasan dan memastikan berlangsungnya proses rekonstruksi.
Di sisi lain, Hamas menyatakan bahwa resolusi tersebut belum memenuhi tuntutan dan hak mendasar rakyat Palestina. Dalam pernyataan resmi yang dirilis di Gaza pada hari yang sama, Hamas menyebut resolusi PBB itu tidak sepenuhnya mengakomodasi tuntutan keadilan politik dan kedaulatan rakyat Palestina. Meski demikian, PBB menegaskan bahwa mekanisme lanjutan akan dibahas untuk memastikan implementasi resolusi dapat berjalan secara proporsional dan terukur.
Keterlibatan Indonesia dalam ISF menjadi bagian dari komitmen politik luar negeri yang menjunjung tinggi perdamaian dunia. Pemerintah Indonesia telah menyatakan kesiapannya untuk menurunkan kontingen dalam jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Selain itu, Indonesia juga akan terlibat dalam koordinasi bantuan kemanusiaan dan penguatan sistem perlindungan sipil di Gaza.
Dengan telah disahkannya resolusi tersebut, PBB berharap pelaksanaan misi ISF dapat segera dimulai dalam waktu dekat. Komunitas internasional memandang kehadiran pasukan ini sebagai langkah penting dalam mendorong stabilisasi, menekan potensi konflik baru, dan memperkuat upaya diplomasi di kawasan Timur Tengah. Implementasi resolusi ini menjadi harapan baru bagi terciptanya keamanan dan ketertiban bagi masyarakat Gaza hingga mandat berakhir pada 2027.
