Kabasurau.co.id: PADANG — Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas kinerja yang cepat, sigap, dan terkoordinasi dalam menangani bencana hidrometeorologi. Apresiasi tersebut disampaikan atas respons tanggap pemerintah daerah dalam menghadapi dampak bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Menurut Mendagri, langkah cepat tersebut mampu menekan dampak kerusakan dan mempercepat proses penanganan darurat bagi masyarakat terdampak.
Apresiasi itu disampaikan Bapak Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi Pendataan Kerusakan Rumah, Fasilitas Umum, dan Jumlah Pengungsi Pascabencana Hidrometeorologi di wilayah Sumatera. Rapat tersebut digelar secara daring dari Jakarta pada Selasa, 6 Januari 2026, dan diikuti oleh para gubernur, bupati, wali kota, serta kepala perangkat daerah terkait. Dalam suasana rapat yang berlangsung serius dan terfokus, Mendagri menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam situasi kebencanaan.
Dalam arahannya, Bapak Tito Karnavian memuji kekompakan Pemprov Sumbar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, serta pemerintah kabupaten dan kota. Ia menilai koordinasi yang solid menjadi kunci utama dalam meminimalkan risiko dan mempercepat penanganan di lapangan. “Koordinasi yang solid dan gerak cepat antara pemerintah daerah dengan TNI, Polri, serta unsur Forkopimda menjadi kunci utama dalam meminimalkan dampak bencana dan patut menjadi contoh bagi daerah lain,” ujar Bapak Tito Karnavian dalam rapat tersebut.
Selain itu, Mendagri menegaskan pentingnya percepatan pelaporan data kerusakan rumah warga. Ia menekankan bahwa data yang cepat, akurat, dan valid akan menjadi dasar utama dalam penyaluran bantuan serta pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak. “Pendataan harus dilakukan secara rinci, by name by address, mulai dari kategori rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, hingga rumah yang hanyut,” tegasnya dalam kesempatan tersebut.
Menanggapi arahan Mendagri, Gubernur Sumatera Barat Bapak Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa pendataan kerusakan rumah telah dilakukan secara menyeluruh dan terus diperbarui. Pendataan tersebut dilakukan melalui koordinasi intensif antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta unsur Forkopimda. “Kami telah memfinalisasi data bersama bupati dan wali kota, dan seluruh perkembangan data dapat diakses publik melalui dashboardbencana.sumbarprov.go.id sebagai bentuk transparansi,” ujar Bapak Mahyeldi dalam rapat daring tersebut.
Bapak Mahyeldi menjelaskan bahwa total kerusakan rumah akibat bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat mencakup 4.286 unit rusak berat, 2.954 unit rusak sedang, dan 6.725 unit rusak ringan. Selain itu, tercatat sebanyak 750 unit rumah hanyut akibat terdampak langsung bencana. Data tersebut masih terus diverifikasi untuk memastikan keakuratan sebelum menjadi dasar kebijakan lanjutan.
Terkait rencana relokasi warga terdampak, Bapak Mahyeldi menegaskan bahwa penentuan lokasi harus memenuhi sejumlah persyaratan teknis dan administratif. Persyaratan tersebut meliputi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), status lahan yang jelas dan memiliki bukti kepemilikan sah, serta rekomendasi dari Badan Geologi Kementerian ESDM. “Yang terpenting, lokasi relokasi tidak jauh dari permukiman masyarakat terdampak dan memiliki luas lahan minimal satu hektare,” tegasnya.
Saat ini, proses verifikasi rumah terdampak masih berlangsung dengan melibatkan verifikator dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Universitas Andalas. Proses tersebut ditargetkan rampung dalam waktu dekat agar tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dilaksanakan. Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh Gubernur Sumbar yang didampingi Kepala Dinas Perkimtan Sumbar, Kepala BPBD Sumbar, Kepala Kesbangpol Sumbar, serta perwakilan Dinas BMCKTR Sumbar, sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam percepatan pemulihan pascabencana.
Sumber: Humas Sumbar
