Kabasurau.co.id: PADANG — Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyeldi Ansharullah, meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V segera menurunkan alat berat untuk melakukan normalisasi sungai yang mengalami pendangkalan akibat bencana hidrometeorologi. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipatif guna meminimalkan risiko banjir susulan di wilayah terdampak. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menilai percepatan penanganan menjadi kebutuhan mendesak mengingat kondisi sungai yang masih dipenuhi material banjir.
Permintaan Gubernur Sumbar itu mengemuka setelah adanya kesepakatan seluruh pihak terkait dalam Focus Group Discussion (FGD) percepatan penanganan infrastruktur terdampak bencana yang digelar pada Senin, 5 Januari 2026. Dalam forum tersebut, BWS Sumatera V menyatakan telah menyiapkan 50 unit alat berat untuk mendukung kegiatan normalisasi sungai di berbagai titik terdampak. Kesepakatan ini menjadi dasar kuat bagi pemerintah daerah untuk mendorong pelaksanaan di lapangan secara segera.
“Saya berharap BWS Sumatera V dapat segera melakukan pembersihan material kayu serta pengerukan di sepanjang aliran sungai yang terdampak, agar risiko banjir susulan dapat diminimalisir,” ujar Bapak Mahyeldi Ansharullah saat melakukan peninjauan lapangan ke sejumlah daerah aliran sungai terdampak banjir bandang di Kota Padang, Selasa, 6 Januari 2026. Gubernur menegaskan bahwa langkah cepat sangat diperlukan mengingat curah hujan masih berpotensi tinggi. Menurutnya, keterlambatan penanganan dapat meningkatkan kerawanan bencana lanjutan.
Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, Gubernur Sumbar menyebut masih banyak material kayu tersangkut di sepanjang aliran sungai. Selain itu, pendangkalan sungai dinilai cukup parah sehingga berisiko meluap saat debit air meningkat. Kondisi ini, kata Gubernur, membutuhkan penanganan teknis yang terukur dan berkelanjutan.
“Terutama di Daerah Aliran Sungai Batang Kuranji, material kayu dan pendangkalannya cukup mengkhawatirkan,” ungkap Bapak Mahyeldi Ansharullah dalam keterangannya di sela-sela peninjauan. Ia menambahkan bahwa kawasan tersebut berada di wilayah permukiman padat sehingga harus menjadi prioritas penanganan. Selain Batang Kuranji, Sungai Tabiang Banda Gadang dan Lubuk Minturun juga disebut perlu mendapatkan perhatian serius.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumbar juga menyampaikan bahwa material kayu yang terbawa arus banjir bandang dan mengendap di permukiman, lahan pertanian, maupun bantaran sungai dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemanfaatan tersebut, lanjutnya, tetap harus memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Langkah ini diharapkan dapat membantu warga terdampak sekaligus mempercepat pembersihan sungai.
“Untuk itu, saya minta Camat, Lurah, dan Wali Nagari dapat berkoordinasi dengan masyarakat untuk pemanfaatan material kayu yang terbawa arus,” jelas Bapak Mahyeldi Ansharullah. Ia berharap koordinasi yang baik dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat terdampak bencana. Dengan demikian, sungai dapat kembali bersih dan aman, sementara warga memperoleh nilai guna dari material yang ada.
Dalam kegiatan peninjauan tersebut, Bapak Gubernur Mahyeldi Ansharullah turut didampingi sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hadir antara lain Bapak Defi Diantolani selaku Kepala Dinas Perhubungan Sumbar, Bapak Era Sukmamunaf selaku Kepala Pelaksana BPBD Sumbar, Bapak Nolly Eka Mardianto selaku Kepala Biro Adpim Sumbar, serta perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Sumbar. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal percepatan penanganan bencana demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
Sumber: Humas Sumbar
