Kabasurau.co.id: PADANG — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bapak Dody Hanggodo, melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi terdampak banjir di Kota Padang, Kamis (29/1/2026). Peninjauan tersebut bertujuan untuk memastikan kondisi terkini infrastruktur pascabanjir sekaligus mengevaluasi langkah-langkah penanganan darurat yang telah dan akan dilakukan. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dalam mempercepat proses pemulihan dan meminimalkan risiko dampak lanjutan bagi masyarakat.
Dalam peninjauan lapangan tersebut, Bapak Menteri PUPR menyoroti pentingnya percepatan normalisasi aliran sungai sebagai langkah utama pencegahan banjir susulan. Normalisasi sungai dinilai krusial untuk menjaga kapasitas aliran air, terutama di tengah kondisi cuaca yang masih berpotensi ekstrem. Pemerintah pusat, melalui Kementerian PUPR, berkomitmen untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya agar proses penanganan berjalan efektif dan tepat waktu.
Wali Kota Padang, Bapak Fadly Amran, yang turut mendampingi peninjauan, menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Kota Padang terhadap langkah-langkah percepatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Ia menegaskan kesiapan jajaran Pemerintah Kota Padang untuk berkolaborasi dalam seluruh tahapan penanganan pascabanjir. Menurutnya, sinergi lintas pemerintah menjadi kunci agar pemulihan dapat berjalan cepat dan berkelanjutan.
“Kami mengapresiasi perhatian dan langkah cepat dari Bapak Menteri PUPR beserta jajaran. Pemerintah Kota Padang siap berkolaborasi dan mendukung penuh agar penanganan pascabanjir ini bisa segera diselesaikan dan masyarakat kembali merasa aman,” ujar Bapak Fadly Amran saat ditemui di lokasi peninjauan, Kamis (29/1/2026).
Sementara itu, Bapak Menteri PUPR Dody Hanggodo menegaskan bahwa percepatan normalisasi sungai akan menjadi prioritas utama dalam penanganan pascabanjir di Kota Padang. Ia menyampaikan instruksi kepada Kepala Balai dan pihak penyedia jasa untuk mengoptimalkan pekerjaan di lapangan, termasuk kemungkinan penerapan sistem kerja selama 24 jam. Langkah tersebut diambil guna memastikan penyelesaian pekerjaan dapat dilakukan dalam waktu sesingkat mungkin tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kualitas.
“Normalisasinya kita percepat. Saya sampaikan kepada Kepala Balai, kalau memang diperlukan kita minta penyedia jasa untuk bekerja 24 jam, bisa dua sif atau tiga sif, terserah mekanisme penyedia jasa. Yang penting percepatan penyelesaian,” kata Bapak Dody Hanggodo dalam keterangannya kepada awak media.
Dengan percepatan penanganan yang dilakukan secara terpadu antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan proses pemulihan pascabanjir di Kota Padang dapat berjalan optimal. Pemerintah juga berharap langkah-langkah ini mampu mengembalikan aktivitas masyarakat secara normal serta meningkatkan rasa aman warga dari potensi bencana serupa di masa mendatang.
Sumber: Humas Kota Padang
