Agenda rapat mencakup evaluasi pelaksanaan program sebelumnya serta pembahasan fokus kebijakan pada sektor ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur. DPRD menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan legislatif dan program eksekutif guna memperkuat efektivitas pembangunan daerah. Pembahasan dilakukan secara terstruktur dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Selain itu, rapat juga menyoroti upaya pengendalian inflasi daerah serta penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). DPRD memandang stabilitas ekonomi sebagai faktor penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama menjelang bulan suci Ramadan yang umumnya diiringi peningkatan aktivitas konsumsi. Koordinasi lintas perangkat daerah dinilai menjadi langkah strategis dalam menjaga kestabilan tersebut.
Suasana rapat berlangsung tertib dengan penyampaian pandangan dari masing-masing fraksi secara bergantian. Setiap fraksi memberikan masukan terkait program prioritas yang dianggap mendesak untuk direalisasikan dalam waktu dekat. Pembahasan dilakukan secara komprehensif guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran.
Rapat kerja ini menjadi bagian dari mekanisme pengawasan dan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan. DPRD Sumbar berkomitmen untuk terus mengawal implementasi program agar selaras dengan kebutuhan masyarakat. Evaluasi berkala juga akan dilakukan guna memastikan capaian pembangunan sesuai target.
Sebagai penutup, DPRD Provinsi Sumatera Barat menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di tahun 2026.
Sumber: info Publik
