Penilaian tersebut disampaikan Bapak Mahyeldi Ansharullah di sela-sela pelaksanaan Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Senin (2/2/2026). Dalam suasana kegiatan yang dihadiri ribuan peserta dari seluruh Indonesia itu, Gubernur Sumatera Barat menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pusat dan daerah. Menurutnya, daerah memerlukan ruang strategis untuk menyampaikan kondisi riil yang dihadapi di lapangan.
Bapak Mahyeldi menjelaskan bahwa Rakornas tidak hanya berfungsi sebagai forum koordinasi administratif, tetapi juga sebagai wadah penyampaian kebutuhan daerah secara langsung kepada pemerintah pusat. Ia menyoroti pentingnya perhatian terhadap isu-isu strategis daerah, termasuk dalam penanganan bencana yang kerap dihadapi sejumlah wilayah di Indonesia. “Rakornas ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi pusat dan daerah, sekaligus memastikan kebutuhan daerah, termasuk dalam penanganan bencana, dapat terus dikawal dan disinergikan dengan kebijakan nasional,” ujar Bapak Mahyeldi Ansharullah dalam kesempatan tersebut.
Lebih lanjut, Gubernur Sumatera Barat menegaskan bahwa sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci utama dalam membangun ketahanan daerah ke depan. Ia menilai kolaborasi yang solid akan mempercepat pencapaian target pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. “Sinergi pusat dan daerah adalah kunci. Dengan kebersamaan ini, kami optimistis visi Indonesia Emas 2045 dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan diikuti oleh unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini mengusung tema penguatan sinergi pusat dan daerah dalam implementasi program prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045. Melalui Rakornas ini, diharapkan tercipta keselarasan kebijakan dan langkah konkret yang mampu menjawab tantangan pembangunan nasional dan daerah secara terpadu.
Sumber: Humas Sumbar
