Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan hal itu saat meninjau Dermaga Pelabuhan Teluk Tapang, Jumat (13/2/2026). Dalam kegiatan yang berlangsung bersama Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat serta jajaran OPD terkait tersebut, Bapak Mahyeldi menjelaskan bahwa proses administrasi penurunan status kawasan hutan sedang berjalan. Ia menegaskan bahwa tahapan tersebut menjadi bagian penting dari rencana pengembangan kawasan pelabuhan.
“Sekarang kita juga sedang menurunkan status kawasan hutan yang ada di sini, alhamdulillah prosesnya sedang berjalan,” ujar Bapak Mahyeldi di lokasi peninjauan. Ia menjelaskan bahwa perubahan status kawasan hutan akan membuka peluang pemanfaatan lahan secara lebih luas dan terencana. Menurutnya, kepastian status lahan akan memberikan landasan hukum yang kuat bagi percepatan pembangunan.
Bapak Mahyeldi menyebutkan bahwa apabila seluruh proses berjalan sesuai rencana, sekitar 168 hektare lahan dapat dibangun secara sinergis antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. “Mudah-mudahan ini berjalan sesuai rencana sehingga lebih kurang 168 hektare itu bisa kita bangun,” katanya. Ia menambahkan bahwa kolaborasi lintas pemerintah menjadi kunci agar pengembangan kawasan Teluk Tapang dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat.
Dengan adanya kepastian proses penataan kawasan tersebut, Pemprov Sumbar optimistis pengembangan Teluk Tapang dapat dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Pemerintah daerah berkomitmen memastikan seluruh tahapan administrasi dan perencanaan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi percepatan pembangunan kawasan pelabuhan di Pasaman Barat.
Sumber: Humas Sumbar
