Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Bapak , menyampaikan bahwa satu data kebencanaan yang terintegrasi dan valid sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan berbasis risiko. Ia menegaskan bahwa data yang terkoordinasi akan mendukung efektivitas kebijakan serta percepatan pemulihan pascabencana. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum pembahasan teknis pada pertemuan tersebut.
Selain pengembangan satu data kebencanaan, pertemuan itu juga membahas revisi tata ruang berbasis peta zona rawan bencana. Penguatan sektor pertanian dan UMKM pascabencana turut menjadi perhatian guna mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. Pemerintah juga menyoroti pentingnya pembangunan berkelanjutan agar dampak sosial, termasuk potensi peningkatan angka stunting, dapat ditekan.
Melalui integrasi data dan penguatan kebijakan berbasis risiko, Sumbar diharapkan mampu memperkuat sistem penanganan bencana yang terstruktur dan berkelanjutan sesuai dengan perencanaan nasional.
Sumber: humas sumbar
