Kabasurau.co.id: Jakarta – Menteri Keuangan, Bapak Purbaya Yudhi Sadewa, menyoroti persoalan subsidi energi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Ia menekankan bahwa Pertamina perlu segera membangun kilang minyak baru guna mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Pernyataan tersebut disampaikan Bapak Purbaya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Kementerian Keuangan di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Dalam kesempatan itu, Bapak Purbaya mengungkapkan bahwa sebagian besar kebutuhan BBM nasional masih dipenuhi dari impor. Ia menyebut, sebagian besar pasokan impor, seperti tenaga surya dan solar, berasal dari Singapura. “Sudah puluhan tahun kita mengalami hal tersebut. Tidak pernah dibangun kilang baru,” ujarnya saat rapat berlangsung. Selasa (30/9/2025).
Bapak Purbaya menegaskan, ketergantungan impor membuat subsidi energi membengkak hingga puluhan miliar dolar setiap tahunnya. Ia juga mengingatkan kembali janji Pertamina yang pada 2018 pernah menyatakan akan membangun tujuh kilang baru dalam kurun lima tahun. “Saat itu mereka janji akan bangun tujuh kilang baru dalam lima tahun. Sampai sekarang kan enggak ada satupun,” tambahnya dengan nada kritik. Selasa (30/9/2025).
Lebih lanjut, Bapak Purbaya meminta dukungan dari DPR untuk ikut mengawasi kinerja Pertamina. Menurutnya, peran legislatif sangat penting dalam memastikan pembangunan kilang benar-benar terealisasi. “Jadi, Bapak tolong kontrol mereka juga. Jadi saya kontrol,” tegasnya kepada anggota dewan yang hadir. Selasa (30/9/2025).
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI, Bapak Primus Yustisio, menilai subsidi energi memang menjadi beban terbesar dalam anggaran negara. Ia menekankan pentingnya solusi alternatif agar masalah ini dapat ditangani secara lebih komprehensif. “Komposisi yang paling besar dari semua ini adalah energi. Khususnya energi listrik,” ucap politikus Partai Amanat Nasional itu dalam forum yang sama. Selasa (30/9/2025).
Bapak Primus juga menyoroti harga solar Shell di Indonesia yang dinilai masih terlalu tinggi dibandingkan dengan negara lain. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan insentif agar teknologi energi alternatif dapat dijangkau masyarakat. “Solar Shell itu sudah ada di negara-negara lain. Tapi ironisnya, di negara kita dijualnya mahal,” ujarnya. Selasa (30/9/2025).
Lebih jauh, Bapak Primus menegaskan perlunya inovasi agar subsidi lebih tepat sasaran. Ia menilai, hal tersebut penting agar masyarakat kecil dapat merasakan manfaat subsidi secara adil dan proporsional. Dengan demikian, kebijakan subsidi tidak lagi menjadi beban berat bagi keuangan negara, tetapi tetap memberikan perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Melalui rapat kerja tersebut, DPR RI dan Kementerian Keuangan sepakat bahwa langkah konkret harus segera dilakukan untuk menekan lonjakan subsidi energi. Dorongan pembangunan kilang baru serta pemanfaatan energi alternatif menjadi kunci agar Indonesia dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan energi nasional.
Redaksi: Kabasurau.co.id
