Kabasurau.co.id: Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh yang masih jadi sorotan publik. Ia menegaskan, pemerintah tak akan menggunakan uang negara untuk menambal utang proyek yang dijalankan lewat skema kerja sama BUMN dan swasta itu.
“Kalau untuk untung, mereka nikmati sendiri. Tapi kalau rugi, pakai APBN. Ya enggak adil, dong,” ujar Purbaya dalam keterangan di Bogor, Kamis, 17 Oktober 2025.
Menurut Purbaya, proyek Whoosh dikelola oleh konsorsium Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) di bawah naungan holding BUMN Danantara. Karena itu, urusan pembiayaan dan pelunasan utangnya harus diselesaikan secara korporatif.
“Itu tanggung jawab bisnis, bukan keuangan negara,” katanya.
Pernyataan itu sekaligus menolak usulan sebagian pihak agar APBN ikut menanggung beban utang proyek yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Purbaya menyebut langkah seperti itu justru akan menodai disiplin fiskal dan membuka celah bagi proyek komersial lain ikut berlindung di bawah kas negara.
Dari sisi operator, KCIC dan Danantara kini tengah menyusun sejumlah opsi untuk memperkuat struktur keuangan. Salah satunya lewat penyertaan modal baru dari BUMN atau skema pengalihan aset infrastruktur kepada pemerintah, agar KCIC bisa fokus menjadi operator tanpa menanggung beban aset dan utang jangka panjang.
Sementara itu, Istana memastikan Presiden Prabowo Subianto mendukung langkah hati-hati yang ditempuh Kementerian Keuangan. Presiden disebut ingin proyek strategis nasional tetap berlanjut, tapi tanpa mengorbankan kestabilan fiskal negara.
Para ekonom menilai sikap Purbaya sebagai sinyal perubahan arah kebijakan pembiayaan infrastruktur di era pemerintahan baru. “Ini teguran keras bagi proyek-proyek BUMN yang terlalu bergantung pada APBN. Pemerintah ingin menegaskan batas antara tanggung jawab publik dan korporasi,” kata seorang pengamat kebijakan fiskal.
Dengan sikap tegas itu, Purbaya seolah mengirim pesan bahwa era pembangunan dengan beban utang negara tanpa batas sudah lewat. Di bawah pendekatan baru ini, pemerintah berupaya menata ulang skema pembiayaan agar proyek besar tetap berjalan tapi tidak membuat APBN megap-megap.
“Negara harus hadir, tapi bukan untuk menanggung kesalahan korporasi,” ujar Purbaya menutup pernyataannya.
Langkah itu menjadi simbol arah baru pengelolaan fiskal Indonesia: lebih hati-hati, lebih transparan, dan lebih berani menolak yang tak adil bahkan jika yang ditolak adalah proyek sebesar Whoosh.
