Pernyataan tersebut disampaikan Bapak Dedi Mulyadi saat memberikan keterangan kepada media usai rapat koordinasi lintas instansi di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (6/11/2025). Dalam rapat tersebut, ia menegaskan perlunya kebijakan terpadu untuk menekan tingginya angka kecelakaan di Jawa Barat. “Berdasarkan data yang saya baca, ternyata jumlah orang yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas jauh lebih tinggi dibandingkan dengan korban bencana,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bapak Dedi menyebut fenomena tersebut menunjukkan bahwa permasalahan lalu lintas merupakan persoalan serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. “Artinya, problem lalu lintas ini lebih tinggi daripada problem kebencanaan jika dilihat dari sisi hilangnya nyawa manusia,” tuturnya. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan melakukan langkah strategis dan sistematis untuk mengurangi risiko kecelakaan di seluruh wilayah Jawa Barat.
Sebagai tindak lanjut, Bapak Dedi Mulyadi telah mengumpulkan Kepala Dinas Perhubungan se-Jawa Barat, Kepala Bapenda, Sekretaris Daerah, BMKG, Jasa Marga, serta Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyatukan kebijakan dan memperkuat koordinasi lintas sektor agar upaya penurunan angka kecelakaan dapat berjalan efektif dan terukur. “Kami ingin agar seluruh kebijakan terkait transportasi, keselamatan jalan, dan infrastruktur dapat terintegrasi dengan baik antarinstansi,” katanya.
Dalam rapat itu, Bapak Dedi juga memaparkan rencana klasifikasi jalan berdasarkan karakteristik wilayah, seperti kawasan industri, pertanian, hingga pesisir. Menurutnya, klasifikasi tersebut penting agar pembangunan infrastruktur jalan sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas ekonomi masyarakat di masing-masing daerah. “Khusus untuk jalan industri, kami akan meningkatkan kualitas jalannya menjadi jalan premium dengan tiga atau empat lajur, karena ini bagian dari layanan pemerintah,” ungkapnya.
Selain perbaikan jalan, Bapak Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pembangunan dan perbaikan jembatan juga menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya insiden jembatan roboh yang berpotensi menimbulkan korban jiwa dan kerugian ekonomi di masa mendatang. “Kami tidak ingin lagi mendengar ada jembatan yang runtuh karena kelalaian atau keterlambatan perbaikan,” tegasnya.
Sebagai upaya tambahan, Bapak Dedi juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan program patroli khusus penerangan jalan umum (PJU) yang akan dilengkapi dengan petugas, paramedis, serta tim keamanan. Program tersebut direncanakan mulai dijalankan pada tahun 2026. “Kami menyiapkan mobil patroli PJU dengan petugas lengkap, termasuk paramedis dan tim keamanan, karena ini bagian dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” jelasnya.
Dengan langkah-langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap angka kecelakaan lalu lintas dapat ditekan secara signifikan. Bapak Dedi Mulyadi menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan infrastruktur. Ia menutup keterangannya dengan menyerukan kolaborasi semua pihak untuk menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan manusiawi di Jawa Barat.
Reporter: Ilvan | Redaksi: Kabasurau.co.id
