Kabasurau.co.id : Padang – Pemerintah Kota Padang secara resmi mengakhiri status Tanggap Darurat Bencana pada Senin, 22 Desember 2025. Mulai Selasa, 23 Desember 2025, penanganan bencana memasuki fase transisi menuju pemulihan pascabencana.
Dilansir dari padang.go.id , Informasi tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Akhir Masa Tanggap Darurat Bencana yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat. Rapat tersebut digelar secara daring pada Senin (22/12/2025), dan diikuti Maigus Nasir dari Rumah Dinas Wali Kota Padang.
Dalam kesempatan itu, Maigus Nasir mengungkapkan bahwa hingga akhir masa tanggap darurat, masih terdapat dua orang korban yang belum berhasil ditemukan. Sementara itu, sebelas korban lainnya telah ditemukan.
“Untuk korban yang masih belum ditemukan, setelah dilakukan komunikasi dengan pihak keluarga, proses pencarian resmi dihentikan,” ujar Maigus Nasir. Ia menjelaskan, keputusan penghentian pencarian tersebut telah berlaku sejak Senin (22/12/2025) berdasarkan kesepakatan dengan keluarga korban.
Terkait kondisi pengungsian, tercatat sebanyak 658 Kepala Keluarga (KK) terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, 93 KK dengan total 365 jiwa saat ini menempati hunian sementara (Huntara).
“Sebagian lainnya memilih hunian sementara mandiri, baik dengan tinggal di rumah kerabat maupun menyewa tempat tinggal. Harapannya, mereka dapat memperoleh dana tunggu hunian,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Buya Maigus Nasir menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan lahan untuk pembangunan hunian tetap bagi para pengungsi. Lokasi tersebut berada di kawasan belakang Pasar Simpang Haru dan di area Bumi Perkemahan, dengan total luas lahan mencapai 3 hektare. Pemko Padang berharap pemerintah pusat dapat mendukung dan memfasilitasi pembangunan hunian tetap tersebut.
Selain korban dan pengungsian, bencana yang terjadi juga menimbulkan dampak serius pada sektor infrastruktur dan pertanian. Kerusakan jaringan irigasi menyebabkan sekitar 4.140 hektare lahan sawah tidak dapat diolah. Di samping itu, tercatat sembilan jembatan mengalami kerusakan, serta sejumlah bangunan sekolah dilaporkan rusak berat.
.jpg)
