Kabasurau.co.id: PADANG — Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Tito Karnavian, menegaskan bahwa akurasi data merupakan kunci utama dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Provinsi Sumatera Barat. Penegasan tersebut disampaikan saat beliau memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang digelar di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Padang, Selasa (13/1/2026). Rakor ini dihadiri oleh unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan terkait penanganan kebencanaan.
Dalam arahannya, Bapak Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menyampaikan bahwa setiap kebijakan dan intervensi pemerintah harus didasarkan pada data yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, pendataan yang tepat akan menentukan ketepatan sasaran bantuan serta efektivitas program pemulihan. Ia menegaskan bahwa tujuan utama rakor tersebut adalah menyamakan persepsi dan memastikan validitas data di seluruh daerah terdampak.
“Dalam penanganan kebencanaan, kuncinya adalah pendataan. Data harus cepat dan akurat, karena itulah yang menjadi dasar dalam menyusun setiap kebijakan. Itulah tujuan utama rakor ini,” tegas Bapak Tito Karnavian dalam forum koordinasi tersebut.
Lebih lanjut, Bapak Tito menjelaskan bahwa pemerintah menggunakan enam indikator utama dalam menilai progres pemulihan pascabencana. Keenam indikator tersebut meliputi berjalannya roda pemerintahan, pemulihan layanan publik, keterbukaan akses jalan, aktivitas perekonomian masyarakat, aktivitas sosial kemasyarakatan, serta ketersediaan layanan dasar bagi warga terdampak. Indikator tersebut menjadi tolok ukur objektif untuk menentukan bentuk dan skala intervensi lanjutan pemerintah.
Khusus untuk Provinsi Sumatera Barat, Mendagri menilai bahwa proses pemulihan secara umum menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Dari total 16 kabupaten dan kota terdampak bencana hidrometeorologi, sebanyak 12 daerah dinilai telah berangsur pulih. Sementara itu, empat daerah lainnya masih membutuhkan penanganan lebih intensif, yakni Kabupaten Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, dan Kabupaten Pesisir Selatan.
“Pemulihan di Sumbar tergolong cepat. Dari 16 daerah terdampak, 12 daerah sudah berangsur pulih, tinggal empat daerah yang perlu penanganan serius. Namun, bukan berarti daerah yang mulai pulih tidak lagi dibantu. Dukungan tetap diberikan, hanya bentuk intervensinya yang berbeda,” ujar Bapak Tito Karnavian saat memberikan keterangan di hadapan peserta rakor.
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyeldi Ansharullah, dalam laporannya menyampaikan bahwa bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumbar telah berdampak besar terhadap masyarakat. Tercatat sebanyak 307.936 jiwa terdampak, dengan rincian 264 jiwa meninggal dunia, 72 jiwa dinyatakan hilang, 401 jiwa mengalami luka-luka, serta 10.854 jiwa terpaksa mengungsi. Data tersebut merupakan hasil pendataan terpadu yang dilakukan pemerintah daerah bersama instansi terkait.
Selain korban jiwa, Bapak Mahyeldi juga mengungkapkan besarnya dampak kerusakan dan kerugian akibat bencana tersebut. Ia menyebutkan total nilai kerusakan diperkirakan mencapai Rp15,63 triliun, sementara nilai kerugian diprediksi sebesar Rp17,91 triliun. Dengan demikian, total kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan akibat bencana hidrometeorologi di Sumbar mencapai Rp33,55 triliun.
“Seluruh data tersebut telah dituangkan ke dalam Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana atau R3P, dan telah kami serahkan secara resmi kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB,” ungkap Bapak Mahyeldi dalam paparannya pada rakor tersebut.
Gubernur Sumbar menambahkan bahwa dokumen R3P tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai kebutuhan pascabencana, mulai dari total anggaran yang dibutuhkan, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, hingga sektor-sektor yang paling terdampak. Dokumen ini diharapkan menjadi dasar faktual bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan strategis untuk percepatan pemulihan Sumatera Barat. Ia menegaskan bahwa penyusunan dokumen dilakukan secara komprehensif dan terukur.
Bapak Mahyeldi juga menekankan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama pemerintah kabupaten dan kota dalam mempercepat pemulihan pascabencana. Dari tenggat waktu 90 hari yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk penyusunan dokumen R3P, Sumbar mampu menyelesaikannya hanya dalam waktu 18 hari. Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan keseriusan dan soliditas seluruh pihak yang terlibat.
“Ini menjadi bukti keseriusan kami dalam mengupayakan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat,” tegas Bapak Mahyeldi menutup laporannya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala BNPB Bapak Letjen TNI Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibuk Veronica Tan, Wakil Gubernur Sumbar Bapak Vasko Ruseimy, Ketua DPRD Provinsi Sumbar Bapak Muhidi, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Bapak Arry Yuswandi, Sekretaris Utama BNPB Bapak Rustian, unsur Forkopimda Provinsi Sumbar, para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, serta kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi dan koordinasi dalam mempercepat pemulihan Sumatera Barat pascabencana.
Sumber: Humas Sumbar
