Kabasurau.co.id: PADANG — Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mendorong seluruh kepala daerah di Provinsi Sumatera Barat untuk memanfaatkan program nasional pembangunan 300 ribu jembatan gantung. Program ini ditujukan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah pedesaan sekaligus meningkatkan keselamatan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat.
Arahan itu disampaikan langsung oleh Bapak Muhammad Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumatera Barat. Kegiatan tersebut digelar di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Kota Padang, pada Selasa (13/1/2026). Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh jajaran pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Sumatera Barat.
Dalam arahannya, Bapak Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah segera melakukan pendataan kebutuhan jembatan gantung di wilayah masing-masing. Pendataan tersebut harus berbasis kondisi riil di lapangan agar usulan yang diajukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa program nasional ini terbuka untuk seluruh daerah, tidak terbatas pada wilayah terdampak bencana saja.
Menurut Bapak Tito Karnavian, pembangunan jembatan gantung juga dapat diusulkan untuk wilayah pedesaan yang hingga kini belum memiliki akses penyeberangan yang layak dan aman. Ia menekankan bahwa manfaat jembatan gantung sangat besar, mulai dari keselamatan warga hingga kemudahan akses pendidikan dan ekonomi. “Program ini bisa dimanfaatkan untuk daerah yang masyarakatnya masih harus menyeberangi sungai tanpa jembatan. Manfaatnya besar, baik untuk keselamatan, akses pendidikan, maupun aktivitas ekonomi,” ujarnya dalam rapat tersebut.
Lebih lanjut, Bapak Tito Karnavian meminta agar seluruh usulan disusun secara sistematis dan disampaikan melalui gubernur untuk diteruskan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Ia juga menekankan pentingnya verifikasi data secara menyeluruh sebelum pengajuan dilakukan. “Presiden Prabowo ingin tidak ada lagi anak-anak yang berangkat sekolah harus mengambil risiko menyeberangi sungai. Karena itu, data harus benar-benar dicek di lapangan,” tegasnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyeldi Ansharullah, menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengoordinasikan pendataan bersama pemerintah kabupaten dan kota. Ia menilai program nasional ini sebagai peluang besar bagi daerah, khususnya nagari-nagari yang masih memiliki keterbatasan akses infrastruktur dasar. Pemerintah provinsi, kata dia, akan segera berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota untuk mempercepat proses pendataan.
“Ini peluang besar bagi Sumatera Barat, terutama bagi nagari-nagari yang masih memiliki keterbatasan akses. Kita akan segera melakukan pendataan dengan Bupati dan Wali Kota agar usulannya juga bisa segera disampaikan,” ujar Bapak Mahyeldi Ansharullah. Ia berharap program pembangunan jembatan gantung ini dapat menjadi solusi nyata dalam memperkuat konektivitas antarwilayah. Selain itu, program tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat pedesaan di Sumatera Barat.
Sumber: Humas Kota Padang
