Kabasurau.co.id: PADANG — Wali Kota Padang, Bapak Fadly Amran, memaparkan kondisi kerusakan dan kebutuhan penanganan pascabencana hidrometeorologi di Kota Padang dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Finalisasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Hidrometeorologi Sumatera Barat. Kegiatan strategis tersebut digelar di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kamis (8/1/2026). Rakor ini menjadi forum penting dalam menyelaraskan langkah pemulihan pascabencana secara komprehensif dan berkelanjutan di wilayah Sumbar.
Rakor Finalisasi R3P Hidrometeorologi Sumatera Barat secara resmi dibuka oleh Sekretaris Utama BNPB, Bapak Rustian. Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyeldi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat. Suasana rapat berlangsung serius dan konstruktif dengan fokus pada pemutakhiran data serta sinkronisasi kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Dalam pemaparannya, Bapak Fadly Amran menyampaikan bahwa berdasarkan pemutakhiran data terbaru serta kajian teknis yang telah dilakukan, estimasi kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang mengalami peningkatan signifikan. Total kebutuhan penanganan rehab-rekon diperkirakan mencapai sekitar Rp5,5 triliun. Angka tersebut mencerminkan besarnya dampak bencana hidrometeorologi terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Menurut Bapak Fadly Amran, peningkatan kebutuhan anggaran tersebut dipicu oleh masuknya sejumlah program strategis pengelolaan sumber daya air. Program tersebut meliputi pembangunan check dam, sabo dam, serta pengamanan daerah aliran sungai. Langkah ini dinilai penting sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana yang berkelanjutan dan berorientasi pada pencegahan risiko di masa mendatang.
“Berdasarkan hasil diskusi bersama para tenaga ahli, total kerusakan dan kerugian yang tercatat mencapai sekitar Rp5,5 triliun,” ujar Bapak Fadly Amran saat menyampaikan paparan dalam forum Rakor tersebut. Ia merinci, kebutuhan sektor perumahan diperkirakan mencapai Rp2,4 triliun, sektor infrastruktur Rp2,7 triliun, sektor ekonomi sekitar Rp154 miliar, sektor sosial Rp93 miliar, serta lintas sektor sekitar Rp140 miliar. Rincian ini menjadi dasar penyusunan prioritas program pemulihan yang akan diajukan kepada pemerintah pusat.
Melalui forum Rakor ini, Pemerintah Kota Padang berharap adanya dukungan dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi, sekaligus memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana. Dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi lintas sektor, pemulihan pascabencana di Kota Padang diharapkan dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan berpihak pada keselamatan serta kesejahteraan masyarakat.
Sumber: Humas Kota Padang
