Gubernur Sumbar melalui Sekretaris Daerah, Bapak Arry Yuswandi, menyampaikan sejumlah langkah pemulihan dalam podcast “Peta Isu” bersama tim infosumbar, Rabu, 31 Desember 2025. Dalam suasana diskusi tersebut, Bapak Arry Yuswandi menjelaskan pemerintah akan memberikan bantuan biaya hidup sebesar Rp10.000 per orang per hari selama 90 hari. “Bantuan ini berlaku mulai 23 Desember 2025 hingga 90 hari ke depan. Jika dalam satu keluarga terdapat lima orang, maka bantuan yang diterima sebesar Rp50.000 per hari,” ujar Bapak Arry Yuswandi.
Selain bantuan biaya hidup, pemerintah provinsi juga menyiapkan program hunian sementara dan hunian tetap bagi korban terdampak bencana. Bapak Arry Yuswandi menjelaskan bahwa untuk hunian tetap, status kepemilikan sertifikat masih dalam pembahasan, apakah menjadi milik masyarakat atau hanya berupa hak pakai. Hunian tetap tersebut direncanakan akan dibangun di atas tanah milik negara, pemerintah daerah, BUMN, atau tanah hibah masyarakat yang tidak bersengketa dan bukan tanah ulayat.
Pemerintah Provinsi Sumbar juga menyiapkan bantuan pemulihan ekonomi bagi warga terdampak. Para pemilik usaha warung atau kedai yang terdampak bencana akan menerima bantuan modal usaha sebesar Rp5 juta. Bapak Arry Yuswandi menegaskan bahwa pendataan korban masih berlangsung dan ditargetkan rampung pada 9 Januari 2026 guna mempercepat penyaluran bantuan secara tepat sasaran.
Di sisi lain, pemerintah mengakui bahwa kajian penyebab bencana masih terus dilakukan. Bapak Arry Yuswandi menyampaikan bahwa hasil identifikasi penyebab bencana belum dapat dipublikasikan karena masih dalam tahap pengkajian mendalam. “Pemprov Sumbar akan terus berkomitmen memberikan keberlangsungan hidup bagi para korban terdampak, meskipun mungkin belum seideal yang diharapkan,” tutup Bapak Arry Yuswandi.
Sementara itu, Ahli Geologi Sumbar, Bapak Ade Edward, menilai janji pemulihan pascabencana akan diuji oleh karakter bencana yang bersifat berulang. Dalam keterangannya pada Kamis, 1 Januari 2026, Bapak Ade Edward menyebut bencana di Sumbar bukan peristiwa baru dan pernah terjadi di lokasi yang sama pada masa lalu, termasuk di Palembayan pada tahun 1928. Ia menjelaskan bahwa keberadaan patahan di kawasan Bukit Barisan menyebabkan keterkaitan bencana di berbagai daerah seperti Padang, Palembayan, Padang Pariaman, dan Padang Panjang.
Untuk mengurangi risiko korban di masa mendatang, Bapak Ade Edward menekankan pentingnya pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) serta pembangunan Early Warning System (EWS) di daerah rawan. Menurutnya, KSB berperan penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui pemahaman mitigasi dan tanda-tanda alam. “Pemerintah diharapkan dapat menyediakan EWS di titik-titik rawan bencana, minimal prototipenya tersedia,” ujar Bapak Ade Edward.
Ancaman lain yang turut mengemuka adalah persoalan kesehatan pascabencana. Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Tanggap Bencana Universitas Andalas, Bapak Dr. eng. Dendi Adi Saputra, menjelaskan bahwa banyak korban masih mengalami kesulitan akses air bersih dan fasilitas MCK umum. Kondisi tersebut berdampak pada kesehatan warga, bahkan telah ditemukan sejumlah kasus diare di lokasi terdampak.
Dengan berbagai tantangan tersebut, pemulihan pascabencana di Sumatera Barat membutuhkan kerja berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya fokus pada bantuan jangka pendek, tetapi juga memperkuat mitigasi bencana dan layanan kesehatan masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar pemulihan berjalan berkelanjutan dan risiko bencana serupa dapat diminimalkan di masa depan.
Sumber: Info Sumbar
