Rakor dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Bapak Mahyeldi Ansharullah dan dihadiri Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Bapak Andre Rosiade. Hadir pula perwakilan balai-balai teknis di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU), BUMN Karya yang mendapat penugasan dari Kementerian PU, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat. Suasana rapat berlangsung serius dan konstruktif dengan fokus pada percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur terdampak bencana.
Dalam kesempatan tersebut, Bapak Andre Rosiade menegaskan komitmen pemerintah pusat melalui Kementerian PU untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Sumbar. Ia menyampaikan bahwa Kementerian PU telah menyiapkan program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) dengan alokasi anggaran sebesar Rp18,9 triliun. “Kami mengapresiasi Pak Gubernur, bupati, wali kota hingga seluruh jajaran yang sangat cepat pulih dan sigap menghadapi bencana. Bahkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Sumbar menjadi yang pertama dibanding provinsi lain,” ujar Bapak Andre Rosiade saat memberikan keterangan dalam Rakor tersebut, Jumat malam.
Lebih lanjut, Bapak Andre Rosiade menjelaskan bahwa anggaran rehab rekon tersebut telah diajukan ke Bappenas dan saat ini tengah berproses menuju Kementerian Keuangan. Ia menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah agar anggaran yang besar itu dapat segera dieksekusi secara cepat, efektif, dan tepat sasaran. “Kita tidak ingin dana sudah tersedia, tapi pekerjaan belum siap. Ini komitmen Presiden Prabowo agar Sumatera Barat dibangun kembali, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Untuk itu kami mohon dukungan seluruh kepala daerah untuk bergerak cepat,” tegasnya dalam forum rakor.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Bapak Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat telah mengembalikan Dana Transfer ke Daerah (TKD) kepada Pemerintah Provinsi Sumbar. Dana tersebut diharapkan dapat diprioritaskan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar yang terdampak bencana. Menurutnya, sektor jalan dan jembatan menjadi fokus utama agar konektivitas dan aktivitas masyarakat dapat segera pulih secara optimal.
Melalui Rakor ini, pemerintah pusat dan daerah menegaskan kesamaan langkah dalam mempercepat penanganan pascabencana hidrometeorologi di Sumatera Barat. Sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diharapkan mampu memastikan pemulihan berjalan efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan anggaran dan kesiapan teknis yang matang, Sumatera Barat ditargetkan dapat bangkit dan dibangun kembali dengan kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.
Sumber: Humas Kota Padang
