Kabasurau.co.id: PADANG — Bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat pada akhir November 2025 menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius dan meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat terdampak. Sejak hari pertama kejadian, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bergerak cepat dengan memprioritaskan keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan dasar, serta percepatan penanganan darurat dan pemulihan awal. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kehadiran negara di tengah situasi krisis.
Di tengah kondisi tersebut, dukungan dan solidaritas nasional mengalir dengan kuat kepada masyarakat Sumatera Barat. Pemprov Sumbar menerima bantuan lintas sektor yang berasal dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah se-Indonesia, TNI dan Polri, BUMN dan BUMD, lembaga sosial, mahasiswa, relawan, hingga masyarakat luas. Bantuan tersebut menjadi penguat moral sekaligus dukungan nyata dalam upaya penanganan bencana.
Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa kehadiran negara dan kuatnya solidaritas seluruh elemen bangsa menjadi penopang utama bagi masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit. Ia menyampaikan hal tersebut dalam keterangannya di Padang, Selasa malam (30/12/2025), di sela-sela evaluasi penanganan bencana. Menurutnya, solidaritas nasional yang terbangun menunjukkan kuatnya rasa kebersamaan sebagai bangsa.
“Dalam situasi bencana, yang paling utama adalah memastikan keselamatan warga serta terpenuhinya kebutuhan dasar mereka. Kami benar-benar merasakan kehadiran negara dan kuatnya solidaritas nasional. Sumatera Barat tidak sendiri, dan itu begitu terasa serta nyata,” ujar Bapak Mahyeldi Ansharullah. Ia menambahkan bahwa dukungan tersebut menjadi energi positif bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk bangkit. Pernyataan itu disampaikan dalam suasana keprihatinan sekaligus optimisme.
Hingga 30 Desember 2025, Pemprov Sumbar mencatat telah menerima lebih dari Rp50 miliar bantuan keuangan dari berbagai sumber untuk penanganan bencana. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Presiden Republik Indonesia sebesar Rp20 miliar. Selain itu, dukungan juga datang dari 59 pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota se-Indonesia dengan total Rp26.499.967.100.
Bantuan lainnya berasal dari BUMN dan BUMD, lembaga sosial, mahasiswa, PMI, Baznas, serta donasi masyarakat yang mencapai Rp4.621.999.900. Seluruh bantuan tersebut dihimpun dan dikelola untuk mendukung penanganan darurat serta pemulihan awal pascabencana. Pemprov Sumbar menegaskan komitmennya untuk mengelola bantuan secara transparan dan akuntabel.
Dukungan terhadap Sumatera Barat juga diperkuat oleh kebijakan Pemerintah Pusat melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1.4/9595/SJ tanggal 1 Desember 2025. Surat edaran tersebut mengatur tentang bantuan keuangan bagi daerah terdampak bencana. Kebijakan ini menjadi dasar percepatan penyaluran bantuan antardaerah.
Sebagai bentuk tanggung jawab dan percepatan penanganan di lapangan, hingga 30 Desember 2025 Pemprov Sumbar telah menyalurkan dana bantuan sebesar Rp24.259.970.000 kepada 13 kabupaten dan kota terdampak. Penyaluran dana tersebut diprioritaskan untuk kebutuhan darurat, pemulihan layanan dasar, serta dukungan langsung kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten dan kota.
Adapun rincian penyaluran bantuan tersebut meliputi Kabupaten Agam sebesar Rp4.129.970.000 dan Kota Padang sebesar Rp3.445.000.000. Kabupaten Solok juga menerima Rp3.445.000.000, diikuti Kabupaten Padang Pariaman Rp2.670.000.000, serta Kabupaten Pasaman Barat Rp2.620.000.000. Kabupaten Tanah Datar memperoleh Rp2.450.000.000 untuk mendukung pemulihan pascabencana.
Selanjutnya, Kabupaten Pesisir Selatan menerima Rp1.730.000.000 dan Kota Padang Panjang sebesar Rp1.410.000.000. Kota Solok mendapatkan Rp780.000.000, sementara Kota Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai masing-masing menerima Rp395.000.000. Penyaluran tersebut disesuaikan dengan tingkat dampak dan kebutuhan di masing-masing daerah.
“Penyaluran bantuan tersebut kami prioritaskan untuk kebutuhan darurat, pemulihan layanan dasar, serta dukungan langsung kepada masyarakat terdampak,” jelas Bapak Mahyeldi Ansharullah. Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi terus memantau penggunaan bantuan agar tepat sasaran. Pengawasan dilakukan untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Selain bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten dan kota, Pemprov Sumbar juga menyalurkan Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada organisasi perangkat daerah yang menangani langsung kebencanaan. Organisasi tersebut antara lain BPBD, Dinas BMCKTR, Dinas SDABK, Dinas Sosial, dan Satpol PP. Penyaluran BTT difokuskan pada penanganan darurat dan pemulihan awal infrastruktur.
“Total realisasi Belanja Tidak Terduga yang telah disalurkan mencapai Rp8.163.708.300. Dana ini digunakan untuk penyediaan logistik darurat, penanganan korban, serta perbaikan awal infrastruktur di lokasi terdampak,” ungkap Bapak Mahyeldi Ansharullah. Ia menyampaikan hal itu dalam laporan resmi pemerintah provinsi. Menurutnya, penggunaan BTT dilakukan secara terukur dan sesuai kebutuhan lapangan.
Gubernur Sumatera Barat menegaskan bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada fase darurat semata. Pemerintah daerah, kata dia, akan melanjutkan upaya pemulihan secara berkelanjutan dan berkeadilan. Fokus utama adalah memulihkan kehidupan warga serta membangun kembali sarana dan prasarana vital.
“Penanganan bencana tidak boleh berhenti pada respon awal. Fokus kami adalah pemulihan yang berkeadilan, memulihkan kehidupan warga, membangun kembali sarana vital, serta memastikan masyarakat dapat bangkit dan menjalani kehidupan dengan bermartabat,” tegas Bapak Mahyeldi Ansharullah. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai komitmen jangka panjang pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam proses pemulihan.
Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Sumatera Barat, Bapak Mahyeldi Ansharullah menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah menunjukkan kepedulian. Ucapan terima kasih tersebut ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, kementerian dan lembaga, TNI dan Polri, BUMN dan BUMD, pemerintah daerah se-Indonesia, lembaga sosial, mahasiswa, relawan, PMI, Baznas, serta masyarakat luas. Dukungan tersebut dinilai sangat berarti bagi masyarakat terdampak.
“Kami memastikan setiap rupiah bantuan disalurkan secara cepat, transparan, dan tepat sasaran. Pemerintah provinsi terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar bantuan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang terdampak,” tutup Bapak Mahyeldi Ansharullah. Dengan semangat solidaritas nasional yang kuat, Pemprov Sumbar optimistis proses pemulihan pascabencana dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.
Sumber: Humas Sumbar
