Menurut WALHI, luas hutan di kawasan hulu DAS Jambo Aye mengalami kerusakan signifikan sejak tahun 2024 akibat pembukaan lahan yang tidak terkendali dan dugaan kegiatan logging ilegal di area yang terhubung langsung dengan anak sungai yang bermuara ke Sungai Jambo Aye. Kerusakan ini dipandang sebagai salah satu penyebab utama tingginya debit air dan banjir besar yang terjadi di desa-desa kawasan tersebut pada akhir November 2025.
“Banjir besar yang terjadi di Desa Sejudo dan sejumlah desa di Kecamatan Pante Bidari adalah bencana ekologis yang tidak dapat dipisahkan dari kerusakan hutan di hulu DAS Jambo Aye,” tegas Bapak Wahdan, Koordinator Desk Disaster WALHI Region Sumatera untuk Aceh, saat memberikan penjelasan kepada awak media di Aceh Timur. Menurutnya, kegagalan pengelolaan lingkungan yang baik telah memperparah dampak bencana.
WALHI menambahkan bahwa kerusakan hutan berdampak serius pada fungsi ekologis DAS sebagai benteng alami terhadap banjir, terutama pada daerah dengan topografi curam di hulu sungai. Data pemantauan citra satelit periode Januari–Mei 2025 diketahui menunjukkan bukaan lahan masif di area curam tersebut, yang berkontribusi terhadap percepatan aliran air hujan ke sungai.
“Kerusakan lingkungan yang terjadi merupakan akibat dari kebijakan yang mengutamakan investasi ekstraktif di atas perlindungan ekosistem dan keselamatan warga,” tambah Bapak Afifuddin Acal, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Aceh, merujuk pada perluasan lahan tanpa kontrol yang memadai serta lemahnya penegakan hukum terhadap aktivitas yang merusak lingkungan.
Selain itu, Ibu Melva Harahap, Manager Penanganan Bencana WALHI Nasional, menyatakan bahwa pemulihan ekologis menyeluruh perlu dilaksanakan dengan segera. Ia menekankan pentingnya evaluasi atas perizinan yang merusak lingkungan serta reformasi tata ruang guna mencegah terulangnya kejadian serupa di kemudian hari.
Tim WALHI juga melakukan assessment langsung ke desa-desa terdampak seperti Desa Sejudo, Sarah Raja, Dusun Uring, Alur Lema, dan Sarah Gala pada 7 Januari 2026 untuk meninjau kondisi lapangan. Perjalanan menuju lokasi tersebut memakan waktu hingga enam jam akibat jalan tertutup lumpur setinggi 1–3 meter, jembatan rusak, serta tumpukan gelondongan kayu besar di rute utama.
Pernyataan WALHI ini menjadi bagian dari seruan terhadap pemerintah pusat dan pemangku kebijakan agar memperkuat penegakan hukum lingkungan, merestorasi wilayah hulu DAS, dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki kerusakan ekologis dan mengurangi risiko bencana ekologis di masa mendatang.
Dengan temuan tersebut, WALHI menegaskan bahwa banjir besar yang terjadi bukan sekadar kejadian alamiah, namun merupakan cerminan dari permasalahan struktural dalam pengelolaan lingkungan hidup dan tata ruang di Indonesia.
Sumber: Kompas.com
