Salah satu respons datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara terbuka menyampaikan sikap kritis terhadap keanggotaan Indonesia dalam forum tersebut. MUI menilai keikutsertaan Indonesia berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru di tengah situasi konflik Gaza yang masih berlangsung. Sikap ini disampaikan MUI melalui pernyataan resmi kepada publik di Jakarta.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah menyatakan menghormati pandangan yang disampaikan oleh MUI. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Bapak Sugiono menegaskan bahwa pemerintah membuka ruang dialog untuk menjelaskan secara komprehensif posisi Indonesia dalam Board of Peace. Pemerintah menilai perbedaan pandangan sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang wajar.
“Kami menghormati aspirasi dan pandangan yang disampaikan MUI. Pemerintah siap berdialog dan menjelaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace tidak mengubah sikap Indonesia dalam mendukung Palestina,” ujar Bapak Sugiono saat memberikan keterangan pers di Jakarta, seusai agenda kementerian luar negeri.
Selain MUI, perhatian juga datang dari sebagian masyarakat sipil yang menyuarakan pandangan melalui ruang publik dan media. Sebagian masyarakat meminta pemerintah memastikan transparansi serta konsistensi kebijakan luar negeri agar tidak bertentangan dengan amanat konstitusi dan nilai kemanusiaan. Namun di sisi lain, terdapat pula pandangan yang menilai langkah Indonesia sebagai upaya memperluas jalur diplomasi internasional.
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh masukan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri. Indonesia, menurut pemerintah, tetap berpegang pada prinsip bebas aktif dan tidak akan terlibat dalam inisiatif internasional yang melemahkan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
Dengan adanya beragam respons tersebut, pemerintah berharap dialog dan komunikasi yang terbuka dapat memperkuat pemahaman publik. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap konsisten memperjuangkan perdamaian dunia dan kepentingan kemanusiaan, sekaligus menjaga persatuan di dalam negeri.
Sumber: CNBC Indonesia
