Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Bapak Sugiono menyampaikan bahwa Board of Peace diposisikan sebagai forum pelengkap yang bersifat dialogis. Pemerintah, menurutnya, tetap memandang PBB sebagai institusi utama yang memiliki mandat hukum internasional dalam penyelesaian konflik global. Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan berbagai persepsi yang berkembang di masyarakat.
Dalam keterangan pers yang disampaikan di Jakarta, Bapak Sugiono menjelaskan bahwa Indonesia tidak akan mengalihkan dukungan dari PBB ke forum lain. Pemerintah justru memanfaatkan berbagai saluran diplomasi secara bersamaan untuk memperkuat upaya perdamaian, termasuk dalam konteks konflik di Gaza, Palestina. Ia menilai pendekatan multijalur menjadi semakin penting di tengah kompleksitas geopolitik global.
“Board of Peace tidak menggantikan peran PBB. Indonesia tetap menempatkan PBB sebagai forum utama penyelesaian konflik internasional, sementara Board of Peace merupakan forum tambahan untuk memperkuat dialog dan komunikasi antarnegara,” ujar Bapak Sugiono saat memberikan keterangan kepada wartawan usai menghadiri agenda diplomasi di Jakarta.
Ia menambahkan bahwa Indonesia tetap aktif mendorong resolusi-resolusi PBB yang mendukung penghentian kekerasan dan perlindungan warga sipil. Keikutsertaan Indonesia dalam forum lain, menurutnya, justru bertujuan agar suara Indonesia dapat disampaikan lebih luas dan langsung kepada berbagai pihak yang terlibat. Prinsip bebas aktif tetap menjadi landasan utama kebijakan luar negeri Indonesia.
Pemerintah juga menegaskan bahwa setiap bentuk kerja sama internasional akan tetap berada dalam koridor hukum internasional dan nilai kemanusiaan. Indonesia, kata Bapak Sugiono, tidak akan terlibat dalam inisiatif apa pun yang berpotensi melemahkan mekanisme multilateral yang telah disepakati dunia internasional.
Dengan penegasan tersebut, pemerintah berharap masyarakat memahami posisi Indonesia secara utuh dalam Board of Peace. Pemerintah menilai keterlibatan aktif dalam berbagai forum internasional merupakan bagian dari tanggung jawab Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Sumber: CNBC Indonesia
