Dialog berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, dengan dihadiri pejabat pemerintah dan pimpinan MUI. Suasana pertemuan terlihat serius namun kondusif, dengan masing-masing pihak menyampaikan pandangan dan usulan solusi. Bapak Mahfud MD, Menko Polhukam, menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan mencari titik temu dan memastikan keanggotaan Dewan Perdamaian berjalan transparan dan akuntabel.
Dalam kesempatan itu, Ibuk Anisah Rahmawati, Wakil Ketua MUI, menyampaikan pandangan MUI mengenai keanggotaan dewan, termasuk kriteria dan peran yang diharapkan. Ia menekankan perlunya koordinasi yang baik agar lembaga keagamaan tetap dapat berperan sebagai mediator dan pengawas perdamaian nasional. Suasana pertemuan diwarnai diskusi mendalam mengenai mekanisme seleksi anggota dewan dan transparansi prosesnya.
Sebagai penutup, pemerintah dan MUI sepakat untuk melanjutkan komunikasi secara berkala guna menyelesaikan isu keanggotaan Dewan Perdamaian secara baik dan mengedepankan kepentingan bangsa. Dialog ini diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan publik dan memperkuat sinergi antara lembaga negara dan lembaga keagamaan di Indonesia.
Sumber: CNN INDONESIA
