Kabasurau.co.id : Padang — Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Barat periode 2026–2031 secara resmi dikukuhkan oleh jajaran Pimpinan MUI Pusat di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat, Kota Padang, Rabu 2 September 2026. Agenda pengukuhan ini mencakup jajaran Dewan Pertimbangan, Dewan Pimpinan Harian, serta pimpinan komisi dan lembaga di lingkungan MUI Sumbar.
Pengukuhan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Pusat Nomor Kep-82/DP-MUI/VII/2026 tertanggal 22 Juli 2026. SK yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI KH M. Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal Buya Amirsyah Tambunan tersebut mengesahkan hasil Musyawarah Daerah (Musda) XI MUI Sumatera Barat yang diselenggarakan pada 11–12 Juli 2026 di Padang.
Dalam struktur kepengurusan masa khidmat lima tahun ke depan, Buya Dr. Zulkarnaini, M.Ag. dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Umum MUI Sumatera Barat, didampingi Ki Jal Atri Tanjung, S.Pd., S.H., M.H. sebagai Sekretaris Umum dan Dr. Syamsul Akmal, S.Ag., MM sebagai Bendahara Umum. Sementara itu, posisi Ketua Dewan Pertimbangan MUI Sumbar dijabat oleh Prof. Dr. Asasriwarni, M.H. dengan Prof. Dr. Edi Safri sebagai Sekretaris.
Ketua Umum MUI Sumbar, Dr. Zulkarnaini, bersama Sekretaris Umum Ki Jal Atri Tanjung menyampaikan bahwa pelantikan ini menjadi penegasan komitmen para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim di ranah Minang untuk terus berkhidmat kepada umat, bangsa, dan negara.
Melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Provinsi Sumatera Barat Nomor Kep-02/MUI-SB/VIII/2026, kepengurusan ini turut diperkuat oleh belasan komisi dan lembaga strategis, mulai dari Komisi Fatwa, Komisi Hukum dan HAM, Komisi Syara' Mangato Adat Mamakai, Komisi Ukhuwah Islamiyah, Komisi Dakwah.
Tak hanya ranah keagamaan normatif seperti fatwa dan dakwah, MUI Sumbar juga memperluas jangkauan kerjanya pada isu-isu kekinian. Hal tersebut tercermin melalui pembentukan Komisi Informasi, Komunikasi dan Digitalisasi (Infokomdigi), Komisi Advokasi dan Koordinasi Penanggulangan Bencana, Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, hingga Gerakan Nasional Anti Narkoba (Ganas Annar).
Pelaksanaan pengukuhan seluruh jajaran pengurus di Aula Kantor Gubernur Sumbar menjadi tonggak awal konsolidasi para ulama dan intelektual muslim Sumatera Barat untuk mengawal pembangunan moral, sosial, dan ekonomi keumatan selama lima tahun ke depan. (DH/MES)
